Tribunnews.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada 2014 mendatang Jakarta akan bebas topeng monyet. Isu eksploitasi monyet sudah menjadi perhatian dunia internasional. Pemprov DKI sudah memasang poster "2014 Jakarta Bebas Topeng Monyet".

Dalam poster tersebut Jokowi mengimbau agar masyarakat tidak menyiksa hewan primata tersebut. Dituliskan di poster tersebut bahwa menyiksa monyet selain melanggar Pasal 302 KUHP, juga menyiksa hewan itu sendiri. Disana juga tertulis dengan jelas bahwa monyet bukan hewan peliharaan karena dapat menularkan penyakit tuberkolosis (TBC).

Selain itu, dalam poster tersebut juga dituliskan bila ada warga yang memelihara monyet di rumahnya dan ingin melakukan tes penyakit TBC, diimbau untuk menghubungi nomor 081319073733. Pemeriksaan tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.

Kepala Bidang Peternakan, Dinas Kelautan dan Peternakan (DKP) DKI Jakarta, Sri Hartati mengatakan, pelaksanaan penertiban topeng monyet dilakukan Dinas Sosial dan Satpol PP DKI. ”Kita menerima dan menampung monyet-monyet itu, kita akan periksakan, dan berikan vaksin, kondisinya pasti berbeda-beda,” ujarnya. Menurut Hartati, pihaknya sudah menyiapkan kandang-kandang untuk menampung monyet tersebut.

Namun ia justru khawatir para pengamen topeng monyet ini menghilang lebih dulu karena ada pemberitaan mengenai penertiban. ”Kita sudah mulai hari ini cari-cari, ternyata sudah pada menghilang, tapi tetap kita pantau terus, nanti monyetnya kita tangani bersama komunitas penyayang binatang, kita juga punya dokter hewan,” tuturnya. Rencana penempatan monyet di TMR juga masih dibahas bersama pengelola TMR. Ia juga mengaku belum mengetahui tentang pembelian monyet oleh Pemprov DKI karena belum ada alokasi anggarannya.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Kian Kelana mengatakan, Dinas Sosial bertugas sebagai SKPD pendukung dalam penertiban topeng monyet ini. ”Kita menertibkan mereka, memang saat ini mereka tidak termasuk dalam golongan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) namun mereka juga ditertibkan dan dimasukkan ke dalam panti, karena mereka melanggar ketertiban umum,” jelasnya.

Kian menjelaskan, untuk monyet yang dijaring Pemprov akan ditangani oleh DKP DKI. Sedangkan pawang monyetnya akan dibina di panti-panti Sosial. ”Mereka akan dibina dan diberikan keterampilan, kita kan punya balai-balai latihan, juga bisa nanti bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja DKI, banyak hal yang bisa dilakukan selain topeng monyet yang mengganggu ketertiban di jalan,” tuturnya. Menurut Kian, selama ini perlakuan bagi para pawang topeng monyet adalah dipulangkan ke kampung halamannya.

Kalangan DPRD DKI menilai Gubernur DKI Jokowi hanya akan menghabiskan waktu mengurus hal-hal yang kurang penting, seperti topeng monyet ini. Anggota fraksi Demokrat, Ahmad Husin Alaydrus mengatakan, seharusnya Jokowi mengurusi masalah PMKS yang benar-benar mengganggu ketertiban. ”Topeng monyet seberapa banyak sih? Memang mengganggu ketertiban, tapi utamakan dulu yang prioritas, masih banyak pengemis, pengasong, anak jalanan, PKL, itu dulu yang diberesi, ini malah ngurusi monyet,” tutur Alaydrus. Ia berharap Jokowi bisa melihat permasalahan secara besar, bukan masalah kecil-kecil. (sab)