TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat pemerintah DKI Jakarta yang kerap menggunakan mobil pribadi ke kantor disarankan sekali-kali menikmati layanan transportasi umum seperti bus Trans Jakarta. Dengan meninggalkan mobil di rumah, aparat pemda terlibat langsung mensosialisasikan penggunaan transportasi umum ke masyarakat sekaligus terlibat mengurai macet di Jakarta.

"Sekali-kali ya ada eventlah semacam 'Car Free Day" yang apalah namanya sehingga yang namanya pejabat-pejabat pakai alat transportasi umum di hari-hari tertentu. Jadi masyarakat tahu ada event-nya semua pakai busway, semua nggak pakai mobil," kata Ketua DPP Partai Hanura Wahyu Dewanto di Jakarta, Selasa  (26/116/2013).

Menurut Wahyu, tidak ada salahnya para pejabat negara di DKI pakai bus Trans Jakarta di hari kerja. Apalagi, saat ini jalur busway sudah terkoneksi ke semua daerah di DKI.

"Antara Balaikota mau ke Suku Dinas di Jakarta Timur misalnya pulang-pergi, cukup pakai busway saja," kata Ketua Dewan Pembina Barisan Muda Syarif Hidayatullah ini.

Menurut dia, cukup banyak untungnya kalau pejabat-pejabat bersama aparatnya mau menggunakan transportasi umum bersama masyarakat. Selain turut langsung mengkampanyekan penggunaan bus Trans Jakarta, persoalan meningkatnya volume kendaraan yang selalu jadi biang macet di Jakarta perlahan mulai teratasi.

"Kalau pejabat terbiasa pakai kendaraan umum, otomatis perbaikan akan segera dilakukan. Yang sekarang terjadi kan pejabat-pejabat kita maunya cuma terima laporan, kemudian mana buktinya, tapi kalau seperti Pak Jokowi lakukan, kan langsung masyarakat rasakan. Jadi sekali-kali digunakan transportasi umum, jangan (pejabat) cuma bicara sudah aman dan nyaman. Sekali-kali pakai busway dong," katanya.

Memang, lanjut dia, sudah banyak program Pemerintah Propinsi DKI yang dilakukan untuk atasi macet di DKI Jakarta. Mulai dari peningkatan armada bus Trans Jakarta, MRT, hingga monorail. Namun hal ini tidak akan efektif kalau hanya melibatkan masyarakat umum saja.

"Begitu pun juga dengan anggota dewan, sekali-kali naik Busway-lah. Dengan demikian, program pemerintah Jakarta Baru pun pasti didukung namun kejelasan program yang dirancang ini hrs di share. Jangan sampai ganti gubernur, ganti kebijakan lagi," katanya.

Selama ini, macet selalu jadi momok, bukan hanya bagi warga DKI, tapi juga buat gubernur baru. Program bus Trans Jakarta untuk atasi macet di Jakarta pun sedikit mulai dirasakan manfaatnya. Hanya saja dia melihat sterilisasi jalur busway ini masih menjadi masalah yang tak kunjung tuntas.

Padahal, kalau term-nya jelas, tiap jalur tidak pernah kosong, maka orang mau tidak mau akan beralih ke bus Trans Jakarta. Begitu pun pengendara motor tidak akan berani ambil resiko terobos jalur busway.

"Denda Rp 1 juta kalau terobos jalur busway tidak masalah asal jangan armadanya kosong. Kalau armada kosong, harus dicari solusi apakah armadanya ditambah atau seperti apa. Kalau armada ditambah tolong dong DPRD bantu dipercepat untuk pengadaannya," ujarnya.

Dengan term yang jelas, Wahyu yakin masalah antrian yang kerap terjadi di halte bus Trans Jakarta bisa terhindari.

CCTV pun itu harus ada di tiap halte bus Trans Jakarta dan apapun kejadiannya di blow up ke publik. Supaya orang lakukan kejahatan tidak ada kesempatan karena tahu ada pengamanan.

"Peran aktif masyarakat seperti developer-developer yang bersinggungan jalus busway dilibatkan lewat program CSR (Corporate Social Responsibility). Contoh di Cililitan, suplay AC-nya itu dari PGC (Pusat Grosir Cilitan). Jadi sepanjang jalur busway yang dilewati oleh perusahaan besar supaya layanan transportasi terealisasi cepat dipikirkan agar program CSR bisa masuk tapi bukan untuk pengadaannya, untuk kenyamanannya," ujarnya.

Sementara mengenai MRT, Wahyu berharap program ini bisa segera diwujudkan. "Kita harap dilakukan terus, karena efeknya pasti ke kemacetan, tapi yang penting jelas, masyarakat pasti mendukung. Jangan sampai ganti gubernur ganti kebijakan, ini yang dikhawatirkan. Begitu gubernun ganti nggak jalan lagi kayak monorail itu. Kebijakan gubernur lama sekarang diributin. Kita tidak mau direpotkan dengan masalah legalitas. Yang kita ingin wujudkan segera transportasi massal itu," ujar Wahyu.

Terakhir, dia meminta pembangunan transportasi di Jakarta harus bersahabat dengan penyandang cacat. "Jangan sampai jalan umum di Jakarta neraka buat mereka. Ini harus kita hindari," kata dia.