TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Jokowi diharapkan semakin terbuka terhadap informasi yang menyangkut pelayanan publik dan mengedepankan pelayanan satu atap.

Ketua Mitra Strategis Jakarta (Marta), Dedi Iskandar, mengatakan Jokowi diharapkan memberikan informasi yang terbuka terkait produk layanan yang dimiliki seperti berapa biaya mengurus izin IMB dan perizinan lainnya.

"Misalnya dalam satu buku saja cukup. Dibagikan pada semua RT/RW sehingga masyarakat bisa menanyakan pada RT/RW dan cukup membantu. Ini memangkas calo yang menyamar jadi PNS," kata Dedi saat diskusi Jakarta Baru, Kebijakan dan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan DKI Jakarta di Galeri Cafe TIM, Jumat (20/12/2013).

Dedi menambahkan, pelayanan publik sampai malam hari jangan hanya sekedar seremonial belaka. Menurutnya pelayanan publik sampai malam hari, membantu warga yang tidak bisa mengurus pagi dan siang hari karena bekerja.

"Misalnya KTP, pelayanan malam jangan hanya seremonial saja sehingga orang yang bekerja bisa dilayani," imbuhnya.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Yayat Supriatna, mengatakan bahwa dirinya melihat kebijakan Jokowi lebih condong pada bagaimana memberdayakan kelompok marjinal. Menurutnya hal tersebut bisa dilihat pada kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kemudian, kata Yayat, ia juga melihat ada perbedaan dari sisi birokrat, seperti melakukan lelang jabatan.

"Pak Jokowi ini tipikal entrepreneur. Dia ingin proses lebih cepat. Contoh, untuk urusan waduk Pluit dan Ria Rio. Yang jadi ujung tombak itu BUMD, dalam hal ini PT Jakarta Propertindo, bukan SKPD," ujarnya.