TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mengerti ekonomi yang baik untuk rakyat.

Penilaian Said merujuk pada keputusan Jokowi soal upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta sebesar Rp 2,4 juta. Said menyebut, meski upah mengalami kenaikan, namun belum memberikan dampak baik pada buruh.

"Pak Jokowi tidak paham tentang kerakyatan. Upah yang layak untuk naik itu berapa?" ujar Said di hotel Ritz Carlton, Selasa (28/1/2014).

Said menjelaskan Jokowi harus melihat kebutuhan hidup masyarakat di Jakarta, ditambah kenaikan harga yang ada saat ini, sebelum memutuskan kenaikan UMP yang tepat. Said menilai jika UMP disesuaikan dengan kebutuhan dan harga, akan terjadi daya beli yang kuat untuk menaikkan perekonomian negara.

"Ada purchasing power, ketika naik konsumsi domestik naik, ekonomi tumbuh," ungkap Said.

Dalam perhitungannya, Said menegaskan UMP yang diputuskan Jokowi untuk Jakarta sebesar Rp 2,4 juta tidak cukup untuk kehidupan buruh yang sudah mempunyai tanggungan istri dan anak. Said membeberkan UMP Rp 2,4 juta untuk sewa rumah, transportasi, makan dan jajan seorang buruh tidak cukup sampai akhir tahun.

"Upah Rp 2,4 juta sangat tidak layak. Belum buat pendidikan anak, jajan anak, pakaian, sepatu," jelas Said.