Laporan Wartawan Warta Kota, Bintang Pradewo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan membabat pelaku penyelewengan pada Kartu Jakarta Pintar.

Lelaku yang akrab disapa Ahok pun menyuruh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun untuk bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penyelewengan sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Pasalnya, masih banyak penyelewengan yang terjadi seperti kurang tepat sasaran dan pungli sebesar Rp 50.000 untuk calon penerima KJP.

"Memang ada masalah. Mangkanya kita minta bantuan ICW untuk lihat. Kita buka kan di website. Masalahnya dilapangan, mereka gak mau tempel disekolah. Mangkanya kita buka daftar nama-nama yang menerima. Mangkanya tadi kita rapat derngan Kadisdik," kata pria yang akrab disapa Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (1/4/2014).

Ahok berharap agar Kadisdik DKI Jakarta bekerja sama dengan KPK dan ICW supaya bisa duduk bersama. Pasalnya, laporan dari Bank Dunia sudah masuk. KJP sendiri akan dinaikan karena saat ini masih kurang.

"Kalau tidak kita naikkan, gimana cara orang yang tidak mampu itu nombokin setengahnya. Mangkanya terjadi yang 40% dari yang berumur 14-16 tahin itu tidak. Bisa sekolah.  Untuk yang sekolah SMA SMK itu. Mangkanya kita juga mau robah sekolah yang unggulan, MTH, itu tes gak pakai IQ lagi. Tapi kita tes berapa listrik yang mereka bayarkan," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan memang ada penerimaan KJP salah sasaran. Oleh sebab itu, dia beserta pihaknya akan terus mengevaluasi sistem KJP.

"Pasti ada main, ada oknum yang main. Dia ngambil dan pasti terjadi. kalau salah sasaran biar komite sekolah yang ngomong. Orang mesti laporin. Jangan kamu enggak dapet, baru ribut. kita laporan terus kok. nanti kita terus evaluasi," tuntasnya.