Lasro: Banyak Anggaran Mubazir di Disdik DKI
Lasro Marbun menemukan banyak anggaran-anggaran ganda dan mubazir dalam APBD DKI Jakarta 2014 yang dialokasikan ke DIsdik DKI
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala DInas Pendidikan DKI Jakarta yang baru menjabat, Lasro Marbun menemukan banyak anggaran-anggaran ganda dan mubazir dalam APBD DKI Jakarta 2014 yang dialokasikan ke DIsdik DKI.
Lasro mengatakan, saat anggaran dirancang, dirinya belum menjadi Kepala Disdik. Menurut Lasro, dana ganda teresbut ditemukan sebesar Rp 700 miliar. Lasro mengatakan mata anggaran tersebut tidak akan dilelang dan dikembalikan ke kas daerah.
Lasro mengatakan, dalam evaluasi anggaran yang dilakukannya anggaran sebesar Rp 700 miliar dari total anggaran Disdik tahun ini sebesar Rp 13 triliun akan dikembalikan. Anggaran ganda tersebut, kata Lasro, biasanya dianggarkan dibeberapa unit, seperti di tingkat suku dinas maupun unit dan bidang.
"Misalnya ada pengadaan rehab, ada yang tumpang tindih, ada yang double di sudin ada dan di bidang ada, atau ada di dinas juga ada," ujarnya.
Ia mengaku heran, dengan system e-Budgeting, masih bisa ada penganggaran yang ganda. Bahkan, anggaran Rp 700 miliar tersebut, belum termasuk temuan lainnya yakni anggaran sebesar Rp 500 miliar yang penempatannya tidak tepat.
Contohnya pengadaan bangku yang seharusnya hanya 1.000 unit namun dianggarkan hingga 3.000 unit. "Itu sudah kita sampaikan ke Pak Gubernur," ujarnya.
Lasro mengatakan, pihaknya juga mengembalikan anggaran yang waktunya diperkirakan tidak sesuai. Jika dipaksakan dikerjakan, maka akan tidak selesai. Salah satunya yakni operasional SMA Husni Thamrin dan pelaksanaan Olimpiade Siswa Nasional (OSN).
Sementara untuk kegiatan yang saat ini dikebut oleh Dinas Pendidikan yakni terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SD. Pasalnya untuk pelaksanaan UN SD, pelaksanaannya berada di tingkat wilayah.
Disdik DKI, kata Lasro, akan melakukan pemantauan lagi hingga akhir Juli untuk evaluasi terakhir sebelum dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
Sehingga anggaran yang akan terkoreksi bisa saja bertambah lagi dari Rp 700 miliar yang saat ini ada. "Anggaran yang benar-benar tidak perlu akan kita laksanakan," ucapnya. (Ahmad Sabran)
