Laporan Wartawan Warta Kota, Panji Baskhara Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mau tidak mau, warga Jakarta harus merogoh koceknya sebesar Rp 20 ribu untuk pembelian tiket elektronik Trans Jakarta. Hal tersebut membuat beberapa calon penumpang di halte PGC 2, Jakarta Timur, protes adanya pemberlakuan penggunaan kartu tersebut.

Warga kawasan TMII, Jakarta Timur, Rere (40) yang ingin menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengaku kesal terkait keharusan penggunaan tiket elektronik Trans Jakarta. Ia menganggap pemakaian tiket elektronik hanya buat ribet.

"Mungkin tidak ribet bagi pegawai atau karyawan yang sering menggunakan Trans Jakarta. Tapi bagi yang jarang menggunakan kan menurut saya enggak perlu lah pakai e-tiket segala, cash saja cukup kok," ujarnya, Senin (21/4/2014).

Sama halnya dengan Lia (44) warga Duren Tiga, ia terpaksa harus berjalan kaki ke halte PGC 1 yang tak jauh dari lokasi.

"Haduh haduh, mau buru-buru begini aku pak. Ada-ada saja deh pihak busway, bikin ribet," tuturnya sambil bejalan cepat karena terburu-buru telat kerja.

Untuk diketahui, tiket elektronik (e-ticketing) bus Trans Jakarta resmi diluncurkan pada Selasa (22/1/2014) lalu. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menggandeng lima bank untuk penerapan tiket elektronik ini.

Kelima bank yang akan menerapkan tiket elektronik ini yakni BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI, dan Bank DKI. Untuk mengawali kerjasama antar kelima bank dengan Pemprov DKI Jakarta dilakukan penandatanganan kerjasama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan lima direktur utama perbankan tersebut. Kelima bank tersebut akan membantuk konsorsium guna melayani tiket elektronik dan layanan perbankan lainnya.

Layanan tiket elektronik ini baru diujicoba di koridor 1 (Blok M-Kota). Sementara untuk koridor lainnya akan diterapkan secara bertahap mulai Februari hingga April 2013. Penjualan kartu post-launcing, hanya dilakukan di 13 shelter bus Transjakarta yakni di shelter Blok M, Dukuhatas, Sarinah, Harmoni, Kota, Pulogadung, Arion, Utankayu, Manggarai, Ragunan, GOR Soemantri Brodjonegoro, Mampang, dan Kuninganbarat.

Tujuan penerapan sistem ini agar lebih cepat dan praktis dalam bertransaksi. Selain itu, bagi managemen Trans Jakarta lebih aman, transparan, dan akuntabel.