Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hari Buruh, Warning Buat Pemilik Media Partisan: Jurnalis Bukan Jurkam!

"Jurnalis bukan jurkam!" Itu bunyi salah satu spanduk demo Hari Buruh Internasional. Warning buat pemilik media partisan.

Penulis: Agung Budi Santoso
zoom-in Hari Buruh, Warning Buat Pemilik Media Partisan: Jurnalis Bukan Jurkam!
AJI Jakarta
Spanduk bertuliskan Jurnalis Bukan Juru Kampanye pada demo Hari Buruh Internasional di Jakarta, Kamis (1/5/2014). 
Laporan Agung Budi Santoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Jurnalis Bukan Juru Kampanye (Jurkam)!" Itu bunyi salah satu spanduk di antara ratusan spanduk demo perayaan Hari Buruh Internasional yang berpusat di kawasan Thamrin - Sudirman hingga mendekati Istana Negara, Kamis (1/5/2014). 
Spanduk "Jurnalis Bukan Jurkam" berasal dari massa Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, salah satu dari puluhan organisasi atau serikat pekerja yang turun ke jalan pada hari ini. 
Tulisan di spanduk "Jurnalis Bukan Jurkam" pas untuk demo perayaan hari buruh pada tahun politik, Pemilu 2014. Kebetulan sedang kencang-kencangnya sorotan terhadap pemilik media yang terjun ke dunia politik dan disinyalir memanfaatkan media sebagai corong pencitraan untuk pemenangan Pemilu. 
"Jangan Injak Independensi media, " bunyi senada poster lainnya. Sehari sebelumnya, AJI Jakarta mengeluarkan press release yang menyebut, mayoritas media mengeluarkan kurang dari 30 persen pendapatan perusahaan untuk menggaji pekerja pers.
Padahal di luar negeri, rasio persentase mengupah pekerja media bisa mendekati 50 persen dari pendapatan perusahaan.

Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta juga menyebut, standar upah layak untuk jurnalis pemula di Jakarta sebesar Rp 5,7 juta. Sementara mayoritas media menggaji wartawan pemula pada kisaran Rp 3 juta.

Selain AJI Jakarta, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nasional (KSN) juga ikut turun ke jalan. KSN menyuarakan beberapa poin perlawanan pada hari buruh antara lain:
- Hapuskan sistem kerja outsourcing 
- Menolak politik upah murah sebagai 'tumbal menarik' investasi asing.
- Menolak privatisasi aset-aset negara
- Mendorong nasionalisasi aset-aset perusahaan asing. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas