TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Apa yang mendasari atau melatarbelakangi Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) Universitas Budi Luhur (UBL) menggelar 'Dialog Kebangsaan', pada Senin (5/5) pagi mulai 09.00 wib di Auditorium Kampus Utama, Jl.Ciledug Raya, Petukangan, Jakarta Selatan?

Tidak tanggung-tanggung, dialog menghadirkan tokoh sekaliber Prof.Dr.KH.Said Agil Siradj, ketum umum (tanfidziyah) PB Nadlatul Ulama. KH.Said Agil Siradj akan didampingi oleh Kasih Hanggoro, pendiri UBL. RAWAN KONFLIK Indonesia, sebagai negara yang memiliki potensi untuk menjadi negara yang besar dengan kekayaan dan keaanekaragaman hayati yang dimiliki, akhir-akhir ini rawan terhadap berbagai persoalaan.

Termasuk juga dari era reformasi yang diharapkan dapat memberikan perubahan tatanan sosial dan ekonomi dimana seluruh elemen bangsa sepakat menjadikan demokrasi sebagai jalan hidup. Fakta yang ditemukan, transisi demokrasi berjalan lambat, bahkan Indonesia mengalami kemunduran. Berbagai persoalaan yang mengarah kepada terjadinya disintegrasi bangsa tidak dapat dielakan. Kerusuhan demi kerusahan mewarnai setiap pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik. Kerusuhan yang berbau suku, agama dan ras (SARA) semakin massif yang berujung pada kerawanan terjadinya perpecahan sesama anak bangsa.

Berbagai contoh dari konflik komunal menjadi lembaran sejarah kelam bangsa ini. Kerusuhan Sampit, Sambas, Ambon, Poso hingga upaya
pemisahan dari kedaulatan bangsa kita yaitu Papua dan Aceh adalah bagian dari betapa rawannya Indonesia. Belum lagi kalau kita menengok
sejenak berbagai pemilihan kepala daerah baik propinsi, kabupaten/kota yang rawan akan terjadinya konflik komunal karena kita belum siap
untuk kalah adalah sekelumit cerita yang dapat menghancurkan bangsa ini ke jurang perpecahan.

Fenomena ini tentu saja sangat memperihatinkan, seyogyanya Indonesia di usia yang ke 67 tahun ini hendaknya lebih matang dan mandiri dalam berbagai aspek. Demokrasi seharunya mengantarkan bangsa ini pada tujuan dari pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa. Tentu saja fenomena tersebut menjadi pertanyaan besar di benak seluruh anak bangsa, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi di bumi pertiwi ini dan bagaimana kita menyelesaikannya sehingga Bhineka Tunggal Ika masih dan akan terus menjadi falsafah dari bangsa ini.

Berangkat dari persoalan di atas Pusat Studi Kebudiluhuran berupaya untuk mengambil peran dengan mencoba mendiskusikan dan mencari solusi konkret atas persoalan tersebut di atas. Kegiatan ini tentunya mendapatkan dukungan dari seluruh civitas akademika Universitas Budi Luhur. (tb)