Setiabudi, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail (PT JM) belum menemui kata sepakat terkait pembangunan monorel.

PT JM meminta hak pengeoperasian monorel selama 50 tahun. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menghendaki hak pengoperasian hanya selama 30 tahun.

Direktur Utama PT JM, John Aryananda, mengakui PT JM meminta hak pengoperasian monorel selama 50 tahun. John mengatakan, investasi monorel yang mencapai Rp 15 triliun lebih, bisa kembali dan dapat untung jika dioperasikan selama 50 tahun.

"Iya .. BOT (build, operate, transfer) kita 50 tahun. Itu tidak melanggar. Ada dua rezim untuk Public Private Parthnership (PPP) pembangunan infrastruktur, bisa 30 ditambah 30 khusus transportasi, atau sekali 50 tahun," ungkap John yang dikutip Warta Kota dalam Rapat Pimpinan Kadin Provinsi DKI Jakarta, di Hotel Four Season, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (6/5).

John mengatakan, khusus PPP transportasi, bisa berlaku 30 ditambah 30. Artinya, setelah 30 tahun beroperasi, bisa ada perbaruan. "Kalau swasta itu tidak mau memperbarui, silakan minggat saja. Lalu, ada juga rezim infrasturkur, BOT satu kali selama 50 tahun. Kita terserah saja. Memakai yang mana pun kita terima," tutur John.

John menegaskan, PT JM butuh waktu lama untuk mengembalikan modal dan mendapat untung. Jika Pemprov DKI menerima rencana bisnis PT JM, maka pihaknya akan segera membangun.

"Kita juga minta pernyataan Pak Wagub jangan sepotong-sepotong, tapi harus sepenuhnya. Saat ini JM masih menunggu keputusan Pemprov apakah menerima rencana bisnis atau tidak," ujar John.

Masalah PKS

Selain itu, John menambahkan, Pemprov DKI Jakarta tidak konsisten. Akibatnya, PT JM mengaku mengaku kesulitan meneruskan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun moda transportasi berbasis rel ini.

John mengatakan, dalam PKS, kesulitannya adalah dalam hal rencana bisnis. "Awalnya, kita bikin business plan dengan penumpang 250.000 per hari. Namun, Pemprov DKI Jakarta bilang nggak mungkin, kebanyakan," ujar John.

Kemudian, lanjut John, PT JM merubah skema bisnis dengan mencari keuntungan dari nontiket, mengingat jumlah penumpang tidak akan mencapai 250.000 orang per hari.

Keuntungan non tiket tersebut berasal dari penjualan area komersil seperti kios-kios di stasiun dan iklan. "Namun lagi-lagi ditolak Pemprov DKI Jakarta.

Kajian bisnis dari PT JM untuk menjalankan bisnis selama 50 tahun, kata John, dinilai terlalu besar mengambil keuntungan. "Padahal kita sudah buka rahasia hitung-hitungan bisnis kita," tegas John.