Laporan Wartawan Tribunnews.com Reza Gunadha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi berjanji, memeriksa kasus dugaan penolakan Rumah Sakit Kanker Dharmais untuk memberikan pelayanan rawat inap terhadap seorang petani miskin bernama Janihin.

"Saya akan suruh petugas kami untuk mengecek apa alasan mereka menolak memberikan fasilitas rawat inap bagi pasien tersebut," kata Nafsiah Mboi, seusai rapat bersama Komisi IX DPR, Senin (9/6/2014) sore.

Prinsipnya, kata dia, RS tak boleh menolak memberikan pelayanan terhadap pasien. Baik pasien umum maupun peserta prorgam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

"Jadi, kami akan periksa dulu apa alasannya. Kalau ada alasan medis sehingga RS memutuskan pasien belum perlu mendapat perawatan medis, itu keputusan yang sah," tandasnya.

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan, pihaknya bakal mengawal penyelesaian kasus ini sampai tuntas.

"Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Janihin jauh-jauh datang dari Kalimantan Barat ke Jakarta demi berobat. Alangkah tak bijaknya kalau dia lantas disuruh pulang sebelum mendapat pelayanan terbaik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, keluarga Janihin mengaku, pihak RS berulangkali menolak dan meminta mereka pulang dengan alasan berbeda-beda.  Padahal, Janihin sudah membawa segala persyaratan program BPJS kesehatan dan surat rujukan dari RSUD Sudarso Pontianak.

"Segala persyaratan yang diminta sudah kami bawa, tapi kami masih ditolak," tutur Nuwuk, istri Janihin.

Sementara Eko, Petugas Jaga Humas RSK Dharmais, yang  ditelepon Tribunnews.com, Senin (9/6) siang, membantah menelantarkan apalagi menolak pasien program BPJS untuk rawat inap.

"Kami belum mendapat laporan ada pasien yang ditolak. Tapi,  prinsipnya, mungkin ditolak untuk masuk kamar perawatan karena kamarnya penuh. Hari ini saja, sudah ada 700 pasien yang mengantre," tukasnya.