Disebut Calon Wali Kota Depok, Ini Jawaban Tifatul Sembiring
Secara pribadi, Tifatul mengusulkan kader yang muda diajukan untuk memberi kesempatan agar berpengalaman mengelola pemkot Depok.
Penulis: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo) Tifatul Sembiring memberikan klarifikasi di Twitter-nya, Senin (25/8/2014), perihal wacana dicalonkan sebagai wali kota Depok menggantikan Nur Mahmudi.
"Pilkada Depok Insya Allah akan berlangsung tahun 2015 mendatang. Bursa sudah mulai ramai, calon-calon sudah di gadang-gadang," kata Tifatul.
Dikatakan adda tahapan pencalonan kepala daerah menurut aturan di internal PKS yakni tahap pertama dilakukan penjaringan bakal calon.
"Tahap kedua, tentu konfirmasi kepada bakal calon tersebut apakah yang bersangkutan bersedia untuk dicalonkan," kata Tifatul.
"PKS tentu tidak akan mencalonkan seseorang yang ambisi banget mau jadi kepala daerah, atau yang nggak mau banget dicalonkan untuk maju," dia menambahkan.
Kemudian, lanjut eks presiden PKS ini, dilanjutkan dengan Pemilihan raya (Pemira) internal kader PKS, dalam hal ini se-Depok. "Peraih suara terbanyak diajukan kepada DPW PKS," katanya.
Lalu selanjutnya DPW PKS, dalam hal ini DPW PKS Jawa Barat, tentunya dengan arahan DPP memutuskan memberi persetujuan untuk calon yang dimaksud.
"Lalu dibentuklah Timses, biasanya gabungan internal dan eksternal PKS, untuk memenangkan calon yang diusung. Bisa saja koalisi dengan yang lain.
Nama saya masuk dalam penjaringan bakal calon walikota Depok. Tapi belum ada pengurus yang konfirmasi, apakah saya bersedia atau tidak," kata Tifatul.
Secara pribadi, Tifatul mengusulkan kader yang muda diajukan untuk memberi kesempatan agar berpengalaman mengelola pemkot Depok.
"Banyak kader_kader yang lebih baik dari saya," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal mengakui adanya sejumlah nama petinggi PKS masuk dalam nominasi calon walikota Depok.
Nama yang muncul antara lain Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Kemudian istri Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, Nur Azizah Tahmid dan Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman.