TRIBUNNEWS.COM, DEPOK -Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail berpendapat bahwa secara pribadi dirinya lebih setuju bila pemilihan kepala daerah (Pilkada) diserahkan langsung ke masyarakat atau melalui proses Pilkada langsung dibandingkan dilakukan melalui mekanisme di DPRD.

Hal itu dikatakan Nur Mahmudi kepada wartawan di Balai Kota Depok, Rabu (10/9/2014), ketika ditanya tanggapannya mengenai RUU Pilkada yang digarap di DPR saat ini dan menimbulkan dua opsi yakni Pilkada langsung atau melalui DPRD.

"Secara pengalaman pribadi dan perjuangan reformasi, proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah kemunduran dari sisi pemberian kewenangan pada Rakyat," kata Nur Mahmudi.

Karenanya, secara pribadi, ia lebih setuju jika Pilkada dilakukan secara langsung seperti yang sudah terjadi saat ini.

"Jangan sampai proses pengembalian pemilihan ke DPRD hanya karena alasan biaya atau karena ketidakharmonisan pimpinan dan wakilnya. Proses Pilkada langsung di Depok tahun 2005 dan 2010 itu adalah kemajuan. Dengan proses itu, lahir pemimpin yang diseleksi langsung oleh warga Depok," ujarnya.

Walaupun begitu, kata Nur Mahmudi, pendapatnya ini adalah sikap pribadinya yang didasarkan dari pengalamannya selama ini.

"Sepenuhnya mengenai RUU Pilkada ini, kita kembalikan saja ke DPR. Hak mereka untuk memutuskannya. Mungkin saja mereka ada pertimbangan lain," ujar Nur Mahmudi.(bum)