TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Traffic Watch (ITW) mengecam kegiatan yang dilaksanakan lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta serta organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik (parpol) yang mengganggu keamanan, keselamatan. ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

Hal tersebut dikatakan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan, Jumat (12/9/2014).

Diantaranya kata Edison, kegiatan pisah sambut Kapolda Metro Jaya dari Irjen Dwi Priyatno kepada Irjen Unggung Cahyono yang dilakukan di Mapolda Metro Jaya pada Jumat (5/9/2014) lalu.

Sebab untuk menggelar acara tersebut, Polda Metro Jaya menutup pintu masuk dari pagi hingga sore, sehingga pelayanan masyarakat di Samsat Polda Metro Jaya terganggu.

Karena hal itu juga, kata Edison, masyarakat dan anggota Polisi yang berurusan di kantor Polda Metro Jaya terpaksa memarkirkan kendaraan di ruas Jalan Gatot Subroto hingga kawasan SCBD Sudirman.

"Hal ini justru mengakibatkan kemacetan panjang di wilayah sekitar Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto," katanya.

Ironisnya, kata Edison, pihak Polda Metro Jaya tidak menunjukkan kepedulian atas gangguan lalu lintas akibat kegiatan tersebut.

Sebab, beberapa hari kemudian di Polda Metro Jaya, kembali digelar bazar selama dua hari yakni mulai Selasa (9/9/2014) sampai Rabu (10/9/2014) untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari.

Bazar yang digelar di halaman gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus hingga gedung utama tersebut, juga menutup pintu masuk untuk kendaraan. Akibatnya, hal serupa yakni kemacetan di sekitar Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto serta kawasan SCBD kembali terjadi.

Menurutnya setiap instansi sebaiknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat khususnya untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas, sebelum melakukan kegiatan. Apalagi kegiatan yang dilakukan itu tidak terkait langsung dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Kegiatan pisah sambut dan bazar adalah urusan internal. Ini sebaiknya tidak mengganggu kepentingan umum apalagi pelayanan masyarakat," kata Edison.

Menurut Edison, ketidakpedulian terhadap kepentingan umum seperti kelancaran lalu lintas juga terjadi di sejumlah wilayah yang terdapat kantor-kantor pemerintahan.

Seperti yang terjadi setiap hari di sepanjang jalan Merdeka Barat kawasan Monas. Setiap menjelang pukul 15.00 puluhan bus karyawan Dephub, Menkopolhukam sudah diparkir di ruas jalan tersebut untuk menjemput PNS. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut menjadi macet.

Anehnya, kegiatan dan perilaku buruk yang berdampak pada kemacetan tersebut tidak mendapat perhatian apalagi tindakan dari pihak Dishub Pemprov DKI.

"Padahal, pihak Dishub saat ini sedang melancarkan operasi terhadap kendaraan yang parkir sembarangan. Petugas Dishub harus berani menindak tegas kendaraan yang parkir sembarangan, walaupun itu milik petinggi. Jadi jangan takut," kata Edison.(bum)