Lulung: Tak Boleh Ada Orang yang Halangi Ahok Jadi Gubernur DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengklaim dirinya adalah orang yang pertama mendukung Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Editor: Gusti Sawabi
Tribunnews.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang pertama mendukung Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ketika Joko Widodo telah dilantik menjadi Presiden RI. Hal itu pun, kata Lulung, sapaan akrabnya, telah disampaikan kepada Basuki, beberapa waktu silam.
"Kan saya bilang, saya ini orang pertama yang bilang, tidak boleh ada yang melarang Ahok (Basuki) menjadi Gubernur DKI. Karena itu hasil konstitusi," kata Lulung kepada wartawan di sela-sela acara Lebaran Betawi di Lapangan Silang Monas Timur, Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Selain itu, Lulung juga merupakan salah satu pihak yang terus mendukung program unggulan Pemprov DKI. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta itu mengatakan bakal terus mendukung Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Basuki hingga selesai. Oleh karena itu, ia berharap, hubungan antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dengan baik.
"Sekarang ini suasananya sudah aman, (Basuki) jangan berkelakar lagi dan mulutnya harus manis-manis (berucap). Pak Ahok itu kan dipilih oleh rakyat (jadi Wagub DKI), lah Haji Lulung (jadi anggota DPRD) dipilih siapa? Rakyat juga kan? Makanya bahasanya harus sama-sama merakyat," kata pria yang pernah terlibat perseteruan dengan mantan Ketua DPW PPP Jawa Barat, Rahmat Yasin tersebut.
Dalam memimpin ibu kota, lanjut dia, Basuki tetap harus mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam peraturan itu, Gubernur dan Wagub DKI wajib memiliki etika dan norma dalam menjalankan pemerintahan serta menciptakan stabilitas politik.
Lulung berjanji bakal menjadi mediator antara Basuki dengan anggota DPRD DKI yang tersinggung dengan berbagai pernyataan keras Basuki, terutama anggota fraksi Partai Gerindra.
Basuki dianggap melecehkan DPRD sebagai institusi negara. Hal ini terkait dengan revisi RUU Pilkada, pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Basuki menganggap, jika RUU itu disahkan menjadi UU, Kepala Daerah hanya akan menjadi "sapi perah" oleh DPRD.
Selain itu, Lulung dan beberapa anggota DPRD DKI lainnya juga tidak sepakat dengan pernyataan Basuki, yang menyebutkan kepala daerah hanya akan menjadi budak DPRD.
