TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta kepada Pemprov DKI memperbaiki manajemen penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebelum mengusulkan anggarannya dinaikkan.

"Ini bukan masalah anggarannya, Sumber Daya Manusia (SDM)-nya dan manajemen penyalurannya yang harus dibenerin," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Kamis (18/9/2014).

Pras mencontohkan manajemen penyaluran KJP yang belum maksimal yaitu tidak tepat sasaran dan adanya kartu ganda.

"Jadi begini, contoh soal, kenapa itu enggak terlaksana, misalnya nama Prasetyo Edi Marsudi dapat satu kartu KJP, Prasetyo E. Marsudi, dapet dua. Nah ini banyak," tutur Pras.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menginginkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tidak memperhambat proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 mendatang. Pasalnya, program unggulan Pemprov DKI yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) harus tetap diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

Di depan Anggota DPRD DKI, Abraham Lulung Lunggana dalam perayaan Lebaran Betawi 2014 di Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (14/9). Dia mengiginkan seluruh masyarakat Jakarta mempunyai kehidupan yang layak sepeti bisa sekolah, bisa makan dan memiliki kantong tebal.

"Karena kebanyakan masyarakat di Jakarta umur 14-16 tahun putus sekolah. Jadi kami akan perbaiki KJP. Kalau APBD 2015 disahkan tidak ada lagi anak miskin yang putus sekolah," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (14/9/2014) lalu.

Ahok meminta kepada Haji Lulung untuk mengabulkan usulan Pemprov DKI menetapkan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga Rp 3 triliun. Sehingga, masyarakat yang tidak mampu bisa terbantu dengan adanya KJP itu.

"‎Pak Haji Lulung pasti sepaham dengan saya, kalau 40 persen warga di Jakarta masih belum bisa sekolah. Kami akan beri beasiswa penuh sampai kuliah, kami akan penuhi fasilitas. Saya yakin Pak Haji Lulung membantu mengesahkan dan KJP bisa lebih baik lagi," ucapnya.