Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Jend Gatot Subroto, Jakarta, Senin (13/10/2014). Mereka menolak atas pengesahan Undang-undang Pilkada yang diwakili DPRD.

"Pengesahan UU Pilkada saat ini merupakan ancaman serius bagi proses demokrasi di Indonesia. Karena pemilihan kepala daerah diserahkan oleh DPRD," terang Koordinator Program, Puspa Dewi saat ditemui di lokasi unjuk rasa.

Menurutnya, UU Pilkada 2014 ini menjadi bukti nyata atas kemunduran proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan tidak langsung merupakan bentuk pembatasan terhadap hak politik rakyat Indonesia, baik perempuan dan laki-laki.

Pantauan Tribunnews.com, aksi unjuk rasa tersebut dimulai sejak pukul 10.15 WIB. Berbagai atribut seperti bendera solidaritas perempuan bergambar angsa berwarna dasar putih dan ungu.

Tidak hanya itu, berbagai spanduk bertuliskan penolakan UU Pilkada juga tidak luput dari unjuk rasa itu. Yel-yel dan nyanyian juga ikut dikumandangkan dalam aksi tersebut.

Puluhan aparat keamanan terlihat tengah berjaga untuk mengamankan jalannya unjuk rasa yang diikuti oleh kaum hawa itu.