TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala IJ (37) pusing tujuh keliling hampir empat bulan terakhir. Pria yang masih melajang ini gelisah, kerap ditagih utang oleh kerabatnya hingga Rp 900.000.

Banyaknya utang yang ia miliki, lantaran upahnya sebagai petugas kebersihan di tingkat Rukun Warga (RW) belum dibayar. Selama dua tahun menjadi petugas kebersihan di Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, IJ mendapat upah dari swadaya masyarakat. Besaran upahnya beragam dari Rp 400.000-Rp 500.000 per bulan, tergantung hasil urunan dari warga di sana.

Meski honornya kecil dibandingkan Upah Minim Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,4 juta per bulan, namun upah sebesar itu rutin ia dapatkan setiap bulan. Akan tetapi kini IJ resah. Ia gelisah bukan karena nominal upah dari swadaya masyarakat terbilang kecil. Melainkan upah insentif sebesar Rp 1,2 juta per bulan dari pihak Kelurahan Pulau Tidung belum kunjung cair. Padahal ia menaruh harapan besar dari upah sebesar itu.

"Informasi yang saya dapat uangnya sudah cair, tapi oleh pihak kelurahan belum diberikan ke kami," ujar IJ pada Selasa (14/10/2014). IJ melanjutkan, ia dan rekannya sudah meminta kejelasan terkait tertundanya honor ke pihak kelurahan setempat. Namun petugas setempat menyatakan, upah dia dan rekannya tengah dipinjam untuk keperluan lain.

"Saya kaget bukan main, harusnya saya gunakan untuk keperluan sehari-hari, malah digunakan oleh pihak kelurahan untuk keperluan lain,"kata IJ.

Mendengar pernyataan petugas kelurahan itu, IJ tak mampu berbuat banyak. Ia juga tak berani komentar, melainkan hanya diam dan menerima keputusan itu. IJ menyesalkan, peristiwa ini bisa terjadi di kalangan petugas kebersihan seperti dirinya. Padahal uang tersebut akan ia gunakan untuk keperluan sehari-hari dan memberikannya ke orangtuanya.

"Saya pikir ada jaminan melalui upah kelurahan, makanya saya berani pinjam uang. Tapi sekarang malah belum cair uangnya," ujar IJ.

IJ menjelaskan, sebetulnya upah yang ia dapat dari swadaya masyarakat sangat kecil. Ia pun mengakalinya, dengan bekerja sambilan sebagai pemandu wisata di sana.

"Setiap akhir pekan saya selalu bekerja sebagai pemandu wisata, lumayan dapat bayaran Rp 150.000," kata IJ.

Senada juga dialami oleh, AC (33) petugas kebersihan di sana. Pria beranak dua ini juga menanti upah sebesar Rp 1,2 juta dari pihak kelurahan. Selain menjadi pemandu wisata, terkadang AC menangkap ikan di laut untuk mencari tambahan uang. Dalam sekali melaut ia bisa memperoleh uang hingga Rp 150.000-Rp 300.000 sekali melaut.

"Kalau tangkapan ikannya lagi bagus bisa dapat 10-20 kilogram, dijual bisa Rp 300.000," ujar AC berharap agar pemerintah bisa mencairkan dana tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Lurah Pulau Tidung, M Husnul Fauji membantah bahwa pihak kelurahan meminjam upah insentif petugas kebersihan. Namun Fauji menjelaskan, lambatnya proses pencairan upah dikarenakan adanya kesalahan kode rekening di Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Menurut Fauji, hal tersebut bukan hanya terjadi di wilayahnya saja, tapi di seluruh wilayah DKI Jakarta. "Sebetulnya mereka kami gaji setiap tiga bulan sekali dengan besaran upah Rp 1,2 juta per bulan," katanya.

Fauji mengatakan, saat ini kesalahan kode rekening sudah dalam proses perbaikan, pihaknya pun tengah menunggu SPD (Surat Perintah Dinas) terkait pencairan dana. Apabila SPD keluar dari instansi terkait, maka 16 petugas kebersihan di empat RW, yakni 01, 02, 03 dan 04 akan mendapatkan upah insentifnya. (Fajar Al Fajri)