TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdy mengatakan, proses sidang rapat dewan pengupahan untuk menentukan kebutuhan hidup layak (KHL) masih terus dilakukan.

Sehingga, dia sangat tidak setuju dengan pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memprediksi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 10 persen dari KHL.

"Seharusnya Pak Ahok tidak berbicara seperti itu. Kan masih proses rapat dan belum ada hasilnya tentang penetapan KHL," kata Rusdy saat dihubungi di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014). Baca juga : Ahok: UMP DKI Jakarta 2015 Naik 10 Persen

Rusdy menjelaskan bahwa permintaan buruh untuk kenaikan UMP 2015 sebesar 22 persen. Meliputi besaran KHL, dan inflasi, yaitu sebesar Rp 3 juta.

"Kalau KHL-nya Rp 2,7 juta dan ditambah inflasi membuat sebesar Rp 3 juta," ucap Rusdy. Baca juga : Ahok Tolak Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 3,1 Juta

Saat ini buruh juga meminta item KHL untuk transportasi sebesar Rp 360.000. Dengan perhitungan per hari yaitu Rp 12.000. Selain itu, buruh juga meminta kenaikan untuk pemakaian air dan perumahan. Saat ini masih penggodongan di dewan pengupahan.

Pantauan Warta Kota, saat ini ratusan buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).

Terlihat para buruh spanduk dan bendera dari berbagai organisasi mereka. Dalam spanduk itu terdapat tulisan penolakan survey KHL yang dilakulan pemerintah. Baca juga : Buruh Akan Demo 3 Hari Berturut-Turut Tuntut UMP DKI. (Bintang Pradewo)