Warga Pulogadung Kecewa, 'Kartu Jokowi' Belum Bisa Dicairkan
Puluhan warga tampak memenuhi Kantor Pos Jakarta Timur, Jalan Raya Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Puluhan warga tampak memenuhi Kantor Pos Jakarta Timur, Jalan Raya Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (4/11/2014).
Mereka hendak menukarkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dengan kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).
Namun, para warga pemegang KPS tersebut terpaksa harus gigit jari. Pasalnya mereka belum bisa menukar kartu tersebut.
Pantauan Warta Kota, Selasa (4/11/2014) siang, warga silih berganti berdatangan ke kantor pos tersebut.
Mereka tampak kebingungan karena tidak ada informasi sedikit pun yang dipasang di kantor pos itu.
Terpasang sebuah poster alur penukaran kartu itu. Bahkan, kini poster tersebut dicabut.
"Saya jauh-jauh datang ke sini, mau tukar kartunya Jokowi. Tapi ternyata sampai sini, katanya masih belum bisa," kata Rika (30) ditemui di kantor pos tersebut, Selasa (4/11/2014).
Rika mengaku, hendak menukarkan KPS yang telah dimilikinya setahun belakangan ini.
Dari tempat tinggalnya di RT 04/01 Pondok Bambu, ia menuju ke Kantor Pos Pondok Bambu.
"Tapi katanya saya harus ke kantor pos pusatnya Jakarta Timur di Jalan Pemuda. Ya saya ke sini. Tapi nyatanya di sini juga belum terima. Padahal informasinya di sudah bisa," kata Rika yang sambil menggendong anaknya berusia 3 bulan itu.
Padahal ia sangat membutuhkan kartu tersebut. Terlebih ia hanya hidup pas-pasan.
Ia memiliki tiga anak yang masih duduk di bangku SMP, SD, dan balita. Mereka tinggal di sebuah kontrakan dengan sewa Rp 400.000 per bulan.
Sementara suaminya hanya seorang kuli bangunan. Ia sendiri sebatas ibu rumah tangga.
"Saya berharap secepatnya kartu ini diberikan. Informasinya juga jangan simpang siur. Kalau begini kan saya sayang sama ongkos naik angkotnya. Mendingan buat makan," katanya. (Mohamad Yusuf)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.