TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI menyiapkan 351 Kodim, 14 Lantamal, dan 41 Lanud untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat yang sudah dimulai pada Senin 6 Januari 2025 kemarin.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto juga menegaskan komitmen TNI untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

"Jumlah Kodim yang Terlibat TNI AD (351 Kodim), TNI AL (14 Lantamal), TNI AU (41 Lanud). 351 Kodim, 14 Lantamal, 41 Lanud telah disiapkan di seluruh Indonesia. Jumlah ini disiapkan sesuai daerah sasaran prioritas yang ditentukan pemerintah," kata Hariyanto saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (7/1/2025)

"TNI berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program ini, sebagai wujud pengabdian kepada rakyat dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesehatan masyarakat," lanjut dia.

Selain itu, ungkapnya, hingga saat TNI juga telah merekrut dan mendidik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Akmil dan Pusenif.

Jumlahnya, kata dia, sekitar dua ribu personel guna mendukung program makan bergizi di seluruh wilayah Indonesia.

"Jumlah ini dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan skala pelaksanaan program," kata Hariyanto.

Baca juga: DPR RI Minta TNI Pecat Prajurit Pelaku Penembakan Bos Rental demi Jaga Kepercayaan Masyarakat

Ia menjelaskan tugas TNI dalam mendukung program tersebutnmencakup tiga aspek utama.

Pertama dalam hal fasilitasi logistik dengan mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil.

Kedua, operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Kodim, Lantamal, dan Lanud.

"TNI akan menyediakan lahan untuk pembangunan  Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil," ungkap dia.

Kemudian, lanjutnya, dalam hal monitoring dan evaluasi Personel TNI juga akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah.

Baca juga: Menhan Sjafrie dan Nakatani Bahas Transfer Teknologi Pertanahan Hingga Rencana Kunjungan PM Jepang

Hariyanto juga menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembagam

Sehingga, lanjutnya, pendanaannya berasal dari anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.

"TNI lebih berperan pada penyediaan fasilitas dan tenaga operasional tanpa pengalokasian khusus dari pagu internal," kata Hariyanto.