TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga "Kartu Sakti" Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), akhirnya kembali dibagikan di Kantor PT Pos Indonesia (Persero) Pusat, Jalan Lapangan Banteng Utara no 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, (18/11/2014).

Pengamatan Wartakotalive.com, puluhan warga yang kebanyakan berasal dari Kelurahan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, ini tengah sibuk menukarkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), untuk mendapatkan tiga kartu sakti Jokowi.

Beberapa dari mereka membawa sanak saudara mereka untuk mendapatkan tiga kartu itu.

Para warga yang tergolong masyarakat ekonomi bawah ini, masing-masing membawa map yang berisikan satu lembar foto kopi Kartu Keluarga (KK), satu lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekaligus satu lembar foto kopi, dan KPS.

Rata-rata raut wajah mereka tak sabar ingin memegang kartu sakti itu. Walaupun hari ini berlangsung penukaran, tak nampak di loket 35-39 itu adanya pembludakan antrean.

Penukaran KPS di Kantor Pos Pusat, masing-masing loket melayani kelurahan-kelurahan yang ada di Sawah Besar. Baik itu Karang Anyar, Mangga Dua Selatan, Gunung Sahari Utara, Pasar Baru dan Kartini.

Terlihat juga, beberapa karyawan tempat penukaran KPS sibuk memandu dan menjelaskan tata cara penukaran yang dilakukan para warga itu. Mengenakan jilbab oranye, para pegawai PT Pos Indonesia nampak ramah di depan warga.

Namun demikian, ada saja beberapa tuturan protes dari mulut warga. Beberapa dari mereka ketus ke salah seorang petugas di meja pendaftaran.

"Undangannya kan ada. Tapi kok tetep nggak bisa ambil. Kenapa sih? Saya ke sini mewakili suami saya. Suami saya nggak bisa ke sini (Kantor Pos) karena kerja pak. Jangan gitu dong," ujar salah seorang wanita di Lantai I kantor pos ini, Selasa (18/11/2014) dengan nada ketus.

Sekuriti menjawab tanpa emosi. Malahan menurut petugas berseragam biru itu pengambilan KPS tak bisa diwakilkan.

"Nggak bisa ibu. Maaf. Harus orangnya langsung. Atas nama suami ibu," ujar sekuriti itu.

Dia menjelaskan kembali, bantuan tetap bisa diambil hingga tanggal 12 Desember 2014. Saldo simpanan untuk dua bulan (November dan Desember) sebesar Rp 400.000 itu pun tidak akan hilang.

Ternyata tak hanya satu dua orang saja, kebanyakan dari mereka pun menuturkan hal yang persis sama. Mereka menganggap penukaran KPS untuk mendapatkan Kartu Sakti Jokowi dipersulit.

"Masa gitu aja nggak bisa. Yang penting kan kita sudah bawa buktinya," kata salah seorang warga.