TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tes atau pemeriksaan organ reproduksi dilakukan kepada calon polisi wanita (polwan) menuai prokontra. Bahkan, organisasi pengawas hak asasi manusia, Human Rights Watch mendesak agar Polri menghentikan tes yang disebutnya sebagai tes keperawanan itu.

Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Novi, anggota Samsat Polda Metro Jaya mengutarakan penolakan permintaan organisasi tersebut.

"Kalau aku nggak mau tes itu dihentikan. Karena pada saat aku menjalani pendidikan di Lemdik, aku nggak mengalami gangguan kesehatan alat reproduksi," ujar Novi di sela melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurut Novi, pemeriksaan organ reproduksi kepada calon polwan bertujuan untuk mengetahui penyakit dan tingkat kerusakan organ reproduksi yang bisa mempengaruhinya sewaktu mengikuti pendidikan atau pun saat mendapatkan penugasan.

"Negatifnya kalau calon polwan tanpa tes itu, maka nanti bisa 'amburadul', semua orang bisa jadi polwan. Kalau pun nggak diadakan tes itu, sepertinya nggak mungkin. Waktu itu untuk kami, calon polisi wanita kan ada masa haid, nah pemeriksaan kesehatan juga untuk mengetahui hal itu," kata alumnus Sekolah Polisi Wanita Ciputat angkatan 2009 ini.

Penulis: Abdul Qodir