TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menghentikan kurikulum 2013.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, Kurikulum 2013 terlalu buru-buru dilaksanakan, tanpa persiapan yang matang. Hal itu berdampak buruk pada guru dan peserta didik.

"Saya kira sudah tepat ya keputusan menteri. Kurikulum 2013 ini enggak siap betul, ngapain dipaksain (berjalan)," kata Ahok, di Balaikota, Senin (8/12/2014).

Ia pun menyerahkan lebih lanjut kebijakan pendidikan ini kepada pihak berwenang. Saat ini, lanjut dia, kegiatan belajar mengajar di Jakarta tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu adanya kebijakan baru selanjutnya.

Tak hanya Ahok yang mendukung kebijakan ini, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun juga mengapresiasi langkah Menteri Anies.

Lasro menyarankan agar dalam penyusunan kurikulum subjek utama yang harus diperhatikan adalah peserta didik karena hal ini menentukan bangsa ke depan dalam hal kemandirian.

Terkait dengan sumber daya manusia (pendidik), mantan kepala biro organisasi tata laksana itu mengatakan, kelebihan pendidik bisa dialihkan. Misalnya guru kimia mengajar IPA, tinggal dilatih menyesuaikan. Juga kalau ada kelebihan dijadikan ke tenaga administrasi pendidikan.

"Jangan jadikan itu kekhawatiran," kata Lasro.

Langkah selanjutnya, kata Lasro, kurikulum perlu diujicoba dan tidak boleh asal dibuat. Pemerintah selanjutnya tidak melakukan perubahan pada masa transisi.

Yang penting, lanjut Lasro, adalah menyiapkan tenaga pendidik yang benar paham mengenai perubahan. Karena, menurut dia, pendidik adalah ujung tombak bagi pendidikan anak bangsa.

"Setelah diperbaiki dan evaluasi, mungkin namanya akan jadi Kurikulum 2013 yang disempurnakan, seperti EYD, saya kira ngga perlu lama, 6 bulan evaluasi cukup, Dikbud kan punya banyak orang pintar, nanti jangan lupa uji kesiapan," kata Lasro.