TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah siswa terpaksa pindah dari sekolah lama buntut dari penertiban di Komplek Batalyon Siliwangi, Cawang, Jakarta Timur.

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menyebutkan, pasca-penertiban, nasib warga terbengkalai.

Tempat tinggal mereka juga berpencar sangat jauh dari lokasi tempat tinggal seperti Cikarang, Cibitung, dan beberapa wilayah Bekasi lainnya.

Hal ini tentu menyulitkan anak-anak yang sudah terlanjur sekolah di sekitar tempat tinggal lama.

Tak sedikit dari mereka yang sudah masuk tahun terakhir dan akan menghadapi ujian. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya fasilitas dari Kodam Jaya untuk antar jemput anak sekolah. Belum lagi tidak semua sekolah baru mau menerina siswa.

"Kodam Jaya harus memberikan solusi terbaik bukan memberikan penderitaan. Komnas HAM kemarin datang ke lokasi tentu berjuang hak masyarakat akan tempat tingal. Militer itu harus melindung rakyat, militer melindung hak pendidikan," kata Arist di kantornya, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (9/1/2015).

Arist yang menerima anak-anak korban penertiban tersebut mengaku telah seluruh anak yang sekolah disekitarnya. Pihaknya pun akan berkirim surat untuk berkoordinasi guna memfasilitasi pendidikan.

"Kodam Jaya harus memikirkan kondisi pendidikan mereka. Penertiban juga harus melihat dampak ke anak-anak sekolah. Bagaimana sekolahnya harus pindah padahal sudah mau ujian nasional," katanya.

Seperti diketahui, jajaran Kodam Jaya pada Kamis, 8 Januari 2015 melakukan penertiban di Kompleks Batalyon Siliwangi. Tak kurang dari 158 KK dari 3 RT harus keluar dari rumahnya.

Penertiban ini sempat mendapat perlawanan dari warga. Kodam Jaya yang menerjunkan 2.700 personel lalu berhasil mengendalikan keadaan sehingga penertiban tetap bisa dilaksanakan.

Setiap kepala keluarga disediakan 15 prajurit untuk membantu mengangkat barang-barang ke truk. Warga lalu dibawa ke rumah kontrakan yang sudah disediakan Kodam Jaya. Kontrakan itu gratis selama satu bulan kedepan.