TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Besaran penghasilan yang diimpi-impikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta pada awal bulan Januari 2015, pupus setelah pencairan gaji yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (8/1/2014) sore.

Padahal, pembayaran gaji puluhan ribu PNS DKI sudah terlambat beberapa hari.

Kekecewaan itu dikeluhkan salah satu PNS DKI yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Warta Kota di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/1/2014). Wanita yang bekerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku hanya menerima gaji pokok sebesar Rp1 juta pada saat pencairan gaji itu.

Padahal, setiap bulan besaran gaji yang dia terima sebesar Rp3 juta ditambah dari tunjangan anak dan tunjangan suami. "Sudah keluar kok gajinya, tapi kok kurang yah," tanya dia.

Wanita yang sudah bekerja di lingkungan Pemprov DKI sejak tahun 1999 itu mengatakan besaran gaji itu hanya bisa membeli susu anak semata wayangnya. Untuk kebutuhan lain, dirinya, mengandalkan gaji dari sang suami yang menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta.

"Ini status Blackberry Massenger (BBM) teman-teman saya juga mengeluh. Tulisan statusnya itu gajinya dipotong yah," ungkapnya.

Dia mempertanyakan apakah tunjangan yang biasa diberikan seperti tunjangan menjadi staf, tunjangan anak, dan tunjangan suami akan keluar. Pasalnya, dana itu akan digunakan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga yang hampir segala bahan kebutuhan pokok naik.

"Kapan sih tunjangan kita cair, karena sekarang beli susu saja mahal. Apalagi, untuk membeli kebutuhan pokok lainnya," kata dia.

Menurutnya, gaji pokok untuk PNS DKI memang kecil.

Gaji habis untuk bayar hutang
Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh salah satu staf Pengamanan Dalam (Pamdal) Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rohiman. Dia mengaku tidak mengetahui besaran gaji yang diterima setiap bulannya. Karena, setiap bulan gajinya selalu dipotong oleh Bank karena sempat meminjam uang beberapa tahun lalu.

"Sudah keluar kok gaji saya dan langsung dipotong untuk membayar hutang di Bank," kata pria yang sudah 15 tahun menjadi PNS DKI.

Bapak dari satu orang anak itu, tidak mengetahui apakah tunjangan yang diberikan kepadanya sudah dicairkan oleh Pemprov DKI. Namun, menurut keterangan dari beberapa sahabatnya di lingkungan Pemprov DKI kalau tunjangan untuk anak dan istri belum dicairkan.

"Saya ngga tahu tunjangan sudah cair atau belum. Tapi, kayanya belum deh," tuturnya.

Oleh sebab itu, dia berharap agar tunjangan yang diberikan Pemprov DKI segera dicairkan. Karena dirinya harus memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Menurutnya, gaji yang sudah cair sebesar Rp 3 juta pada Kamis (8/1) kemarin.

Semua tunjangan dicairkan bulan Februari
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan untuk pencairan gaji pokok telah dilakukan Pemprov DKI pada Kamis (8/1) kemarin. Namun, untuk segala tunjangan akan diberikan pada bulan depan.

"Gaji sudah cair semua kemarin. Kalau untuk tunjangan dirapel semuanya pada bulan Februari besok," tuturnya.

Hal ini dikarenakan pihak BPKD DKI masih mencocokan data dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI terkait nomenkelatur pegawai. Pasalnya, karena perombakan massal lewat seleksi dan promosi terbuka atau kerap disebut lelang jabatan banyak pejabat yang dirotasi. Bahkan, ada yang menjadi staf.

Total gaji yang dicairkan yakni sebesar Rp 241,339 miliar. Nilai tersebut termasuk juga tunjangan istri dan anak. Total pegawai DKI Jakarta saat ini mencapai 70.049 orang. Sementara tunjangan istri diberikan kepada sebayak 51.396 orang dan 62.178 anak.

Penulis: Bintang Pradewo