TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dukungan warga terus mengalir terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mencegah penyimpangan penggunaan APBD.

Seperti terlihat dalam aksi "Gue Ahok, Lawan Aksi Begal APBD" saat car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2015).

Warga berharap, kisruh persoalan APBD DKI antara Ahok dan DPRD bisa dikelarkan dengan baik. Warga meminta, bila benar ada anggaran siluman dalam APBD DKI, perlu ada tindakan tegas.

"Begal motor aja dibakar ya, massa begal APBD enggak diapa-apain," ujar Erwan Kus (50), peserta car free day di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu pagi.

Erwan mengatakan, bila benar adanya anggaran siluman, pihak yang bermain anggaran tersebut sudah keterlaluan. Sebab, dana APBD seharusnya diperuntukan bagi rakyat.

Ia menyinggung salah satu kejanggalan, yakni pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang mencapai miliaran rupiah.

"Dana pembelian UPS, aneh, fantastis gitu. Di kantor saya ada UPS, di rumah saya juga ada. Tapi harganya enggak segitu," ujar Erwan.

Erwan mengaku mendukung Ahok menyelesaikan persoalan APBD DKI.

"Hasil akhir saya berharap bisa diselesaikan kalau memang ada yang salah. Saya dukung Ahok. Masalah omongan dia kasar, kan cuma begitu, tapi dia jujur. Dari pada yang alim tapi begal," ujar Erwan.

Yanto (24), warga lainnya mengaku kecewa kepada DPRD DKI. Seharusnya, kata dia, DPRD yang berperan mengawasi pemerintah.

"Tetapi di sini terbalik. Justru Ahok yang mengungkapkan adanya dana siluman di anggaran APBD," ujar Yanto.

Ia menduga ada pihak yang ingin menjegal langkah Ahok untuk mengungkap dugaan adanya permainan di anggaran APBD.

"Kita sebagai generasi muda lihat Pak Ahok bener. Justru yang jahat ini mau ngejegal. Makanya salah satu ngedukung Pak Ahok, dengan cara ini," ujarnya.

Ratusan orang berkumpul mendukung Ahok. Mereka kebanyakan kalangan muda. Mereka membawa 2000 topeng wajah Ahok, puluhan rim cetakan petisi, papan tulis, spanduk, dan lainnya.

Dugaan penyimpangan APBD DKI sudah dilaporkan Ahok kepada KPK. Kini, KPK tengah menelaah dan akan dilanjutkan ke penyelidikan jika ditemukan adanya indikasi korupsi.

Ahok mempermasalahkan APBD DKI 2015 yang, menurut dia, ada penyimpangan.

Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen anggaran pada program unggulan dalam Rancangan APBD 2015, lalu dialokasikan untuk program-program bernilai total Rp12,1 triliun yang, menurut dia, tak penting.