Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua DPRD DKI Sedih Rapat Mediasi Ahok Kisruh

Apalagi, kata dia, kekisruhan ini memojokan pihaknya, dalam hal ini DPRD DKI, yang telah terlanjur dicap negatif di masyarakat.

Editor: Rendy Sadikin
zoom-in Ketua DPRD DKI Sedih Rapat Mediasi Ahok Kisruh
Warta Kota/Warta Kota/Henry lopulalan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kedua kanan) berjabat tangan bersama Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kanan), Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A. Tumenggung ( dua kiri) dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek ( kiri), sebelum memulai rapat Fasilitasi, Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/3). Rapat tersebut terkait kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD DKI Jakarta 2015. (Warta Kota/Henry lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku sedih terkait kekisruhan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015.

Apalagi, kata dia, kekisruhan ini memojokan pihaknya, dalam hal ini DPRD DKI, yang telah terlanjur dicap negatif di masyarakat.

Hal itu disampaikan Pras di depan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, saat rapat mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI, di Kantor Kemendagri, Kamis (6/3/2015) kemarin.

"Sedih hati saya. Kalau saya perempuan, mungkin saya sudah menangis. Tapi saudara gubernur pernah bilang, enggak mungkin saya bisa menangis," kata dia seperti yang dikutip dari video yang diunggah Pemprov DKI di youtube.

Pada kesempatan itu, Pras kembali menegaskan kekecewaannya terhadap Pemprov DKI. Kekecewaannya itu terkait langkah Pemprov yang mengajukan RAPBD bukan hasil pembahasan bersama DPRD ke Kemendagri.

Pras menyatakan, pada dasarnya pengajuan RAPBD haruslah yang merupakan hasil pembahasan antara pemerintah dan wakil rakyat.

Kalaupun di dalamnya terdapat penyelewangan, kata dia, maka biarkan penegak hukumlah yang mengambil tindakan.

BERITA REKOMENDASI

"Jakarta harus punya APBD yang benar, yang dibahas bersama antara oleh eksekutif dan legislatif. Dan kalau ada niat yang jelek, baik dari eksekutif maupun legislatif, saya tekankan kepada aparat penegak hukum agar tangkap orang itu," ucap politisi PDI Perjuangan itu.(Alsadad Rudi)

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas