TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta masih berupaya mengajukan hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Padahal sebelumnya baik pimpinan DPRD maupun Basuki sudah dipanggil Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Senin lalu (23/3) di kantornya.

Wakil Presiden kepada wartawan di kantor Wapres, Rabu (25/3/2015), mengatakan soal rencana pengajuan hak angket adalah soal lain. Jusuf Kalla menganggap yang terpenting adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kini sudah memiliki anggaran dengan menggunakan PAGU Anggaran 2014 sebesar sekitar Rp 72,3 triliun.

"(Wacana pengajuan hak angket) itu sisi lain, kita mendorong pemerintah DKI itu agar memiliki APBD, agar bisa melayani masyarakatnya, jangan sampai tidak," katanya.

Sebelumnya antara DPRD DKI Jakarta dan Basuki terlibat pertikaian sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Pertikaian itu dipicu karena Basuki menemukan "dana siluman," sebesar sekitar Rp 21 Triliun, dan langsung menuding DPRD DKI Jakarta.

Akhirnya tidak ditemukan kata sepakat antara Bauski dengan anggota DPRD DKI Jakarta, padahal Wapres sempat mengundang kedua pihak itu. Alhasil anggaran yang digunakan adalah anggaran 2014 lalu, dengan program-program yang akan disesuaikan.

Menteri Dalam Negri, Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, pemerintah membolehkan Basuki menyesuaikan anggaran Rp 72,3 triliun itu untuk menyelesaikan masalah-masalah DKI Jakarta saat ini.

Pemerintah berharap Ahok fokus dalam menyelesaikan masalah banjir, kemacetan, pendidikan dan kesehatan.

Sebelum anggaran itu disepakati, anggota DPRD sempat berencana mengajukan hak angket untuk Basuki. Kini walau pun masalah anggaran sudah selesai, anggota DPRD DKI Jakarta masih berencana mengajukan hak angket tersebut.