Laporan wartawan tribunnews.com: Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Ditolaknya RAPBD DKI Tahun 2015 mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menggunakan anggaran APBD 2014 dengan total anggaran Rp 72,9 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku pengaturan anggaran mudah meskipun anggarannya lebih kecil dibandingkan dalam RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun.

"Gampang itu, tingal kita potong-potong pemeliharaan, ATK, termasuk perjalanan dinas ke luar negeri segala macam, kita sudah dapat Rp 1,2 triliun. Kelebihan duit malahan," ungkap Ahok di Balai Kota, Kamis (26/3/2015).

Menurut Ahok,  kelebihan anggaran tersebut akan disuntikkan ke Bank DKI dan Dinas Pekerjaan Umum Binamarga.

Dikatakan dia, meskipun anggarannya berkurang dari yang direncanakan, tetapi tidak mengganggu proyek pembangunan yang sedang dan akan dilakukan.

Justru yang ada bertambah, karena uang bertambah dari hasil pemangkasan anggaran.

"SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) itu juga ada oknum SKPD main nyolong. Contoh rehab gedung, bagaimana cara oknum SKPD mencuri. Rehab gedung? Main dengan konsultan, mungkin ya," ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun menjelaskan bagaimana modus SKPD mencuri uang rakyat lewat APBD. Dicontohkan dia, seharusnya pekerjaan bisa diselesaikan satu minggu dibuat tiga bulan. Kemudian sebuah pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan dengan sepuluh orang dilaporkannya 60 orang.

"Terus alat yang dipakai, batu kalau swasta hanya butuh lima kubik dia buat tujuh kubik. Nyolong. Saya tahu kok. Makanya proyek-proyek pemerintah itu semua mahal. Nah makanya ni kesempatan kita sisir, kalau kemarin kita susah sisir nih," ungkapnya.