TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melihat pengelolaan Trans Jakarta dalam bentuk Unit Pengelola Teknis (UPT) merupakan sesuatu yang kurang tepat.

"Memang dari awal bentukannya UPT itu tidak bisa harus berbentuk PT," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Dikatakan dia, dengan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), gubernur bisa lebih mengendalikan karena pengelolaan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga dengan mudah bisa mencopot jajaran direksinya bila dianggap tak mampu mengelolanya.

"Gubernur lebih mudah untuk mengendalikan PT seperti BUMD. Karena begini kalau saya pecat direktur-direkturnya BUMD kalau kita 100 persen cukup notulen kita tandatangan jadi selesai loh. Jadi cepet," ujarnya.

Tetapi Ahok mengaku tidak tahu bila sebelum-sebelumnya terjadi main mata antara Dinas Perhubungan DKI dengan pengusaha Tiongkok dalam pengadaan bus Trans Jakarta.

Dijelaskan mantan Bupati Belitung Timur ini pengadaan bus pertama bukan berasal dari Tiongkok tetapi berasal dari Jepang. Ahok mengira main mata terjadi setelah pengadaan bus pertama kali.

"Mungkin habis itu mereka main mata, maka terbukti di pengadilan mark up kan. Tapi jaman Pak Sutiyoso dulu masuk penjara kan (Mantan Kadishub DKI) Rustam Effendi, berarti dari awal sudah main kan dia pertama kali bikin TransJakarta, masuk penjara kan? ditanggap kan? Makanya saya curiga sudah dari awal selalu di mark up," ujarnya.