TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian, menargetkan dalam waktu empat bulan mengungkap kasus dugaan suap proses 'dwelling time' peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

"Kami punya target kasus seperti ini bisa ditangani 120 hari atau 4 bulan. Jadi, kami mempunyai waktu 4 bulan dalam menyelesaikan kasus ini, Termasuk pengembangannya," ujar Irjen Pol Tito Karnavian ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (31/7/2015).

Presiden Joko Widodo menaruh perhatian terhadap proses dwelling time (waktu tunggu kontainer di pelabuhan) peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Jokowi melihat ada kontainer-kontainer banyak bertumpuk dan ada dwelling time atau waktu tunggu kontainer. Apabila dibiarkan ini, maka dapat menganggu perekonomian Indonesia.

Setelah menerima laporan tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menginstruksikan kepada jajaran melakukan penyelidikan. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Hengki Haryadi menjelaskan ada permasalahan sistem di tempat itu.

Dia menjelaskan, ada sistem satu atap yang berada di 18 kementerian. Sistem yang seharusnya ada perwakilan di Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi kenyataan di lapangan tidak begitu efektif.

Selain sistem tidak efektif, kata Irjen Pol Tito Karnavian, dia mendapat informasi, ada oknum-oknum yang memanfaatkan untuk meminta uang. Ada yang meminta uang agar izin bisa lebih cepat.

Praktik ilegal tersebut melibatkan beberapa calo kemudian ada beberapa pengusaha yang sudah tahu bisa dibayar, sengaja dia barangnya masuk dulu, setelah itu barang masuk dulu baru di bayar harusnya tidak boleh.

Polda Metro Jaya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proses 'dwelling time' peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Empat orang tersangka tersebut berinisial MU, ME, IM, dan PP.

Dua tersangka MU dan ME ditahan di rumah tahanan Mapolda Metro Jaya. Sementara posisi satu tersangka lainnya, yakni IM, masih berda di luar negeri. Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol membawa pulang tersangka IM.

Sementara PP, mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan telah berstatus tersangka, namun belum dilakukan penahanan. Irjen Pol Tito Karnavian beralasan penahanan belum dilakukan karena masih dicari alat bukti.