TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersaama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara diam-diam, mendatangi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk melakukan audit program-program yang dilakukan tahun anggaran 2014. Kedatangan KPK serta BPK ini tidak tercantum dalam agenda resmi Pemprov DKI.

"Jadi KPK minta BPK lakukan audit investigasi terhadap kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, pengadaan scanner, printer dan alat fitness di sekolah-sekolah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Kamis (13/8/2015).

Kedatangan KPK dan BPK luput dari perhatian awak media. Berdasarkan informasi petugas pengamanan dalam (pamdal) Pemprov DKI, tim KPK dan BPK datang menemui Basuki sekitar pukul 12.00.

Pada kesempatan itu, Basuki juga menyampaikan keluhannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tehadap Laporan Keuangan APBD 2014 yang dilakukan BPK.

Sebab, sebelum penyerahan LHP, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tidak bertemu dengannya.

"Seharusnya memang benar hubungan ketatanegaraan, ketemu saya dulu. Gila, saya baru kenal tadi sama yang namanya Kepala BPK DKI," kata Basuki.

Menurut Basuki, audit BPK terhadap Laporan Keuangan tahun anggaran 2014 telah menyalahi prosedur. Sebab, kata Basuki, BPK tidak bertemu dengan Pemprov DKI terlebih dahulu untuk melakukan audit.

"Kalau Anda mau membuat hasil pemeriksaan, terus kamu jadi terdakwa, kamu jadi saksi dulu lho di KPK, baru jadi terdakwa. Ini BPK mau ngincer saya, tetapi enggak pernah ketemu saya," kata Basuki.

Penulis: Kurnia Sari Aziza