TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 13 Ruko bersertifikat sempat digusur sebelum melakukan penertiban di Kampung Pulo, Jatinegara Barat, Jakarta Timur.

Penggusuran dilakukan demi memuluskan jalur masuk alat berat untuk mengerjakan proyek normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Pulo.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso, menjelaskan hal itu. Saat pembongkaran terjadi, Kukuh menceritakan tak adanya perlawanan meski bangunan mereka berdiri di atas tanah yang sah.

"Mereka punya sertifikat dan IMB. Itu jelas-jelas ada dan ditunjukkan kepada kita. Tapi, mereka sadar dan bisa mengerti, kalau rukonya itu dibongkar untuk kepentingan orang banyak," ujar Kukuh di Balai Kota, Rabu (26/8/2015).

Para pemilik ruko tersebut bersedia tempat usahanya dibongkar. Bahkan, Kukuh sempat berbincang-bincang saat penggusuran telah dilakukan.

"Setelah penertiban saya berbincang-bincang dengan para pemilik ruko. Tidak seperti korban penggusuran lainnya, yang marah dengan saya," cerita Kukuh.

13 ruko yang digusur di Kampung Pulo itu memang diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Ganti rugi ruko sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), "Para pemilk ruko diberi ganti rugi, karena mereka jelas memiliki sertifikat," kata Kukuh.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, sebelum penggusuran pemukiman di Kampung Pulo, Pemprov DKI telah jauh-jauh hari menggusur 13 ruku di sekitar lokasi untuk jalan alat berat.

"Masih ingat tidak, ada 13 ruko milik warga turunan Tiongkok yang di atas? Itu kan sekarang alat berat bisa masuk karena ada 13 ruko yang dirubuhkan. Itu ada sertifikat saja dibongkar, karena tidak ada jalan masuk," ujar Ahok usai Lebaran Betawi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/8).

Oleh karena itu, Ahok mengingatkan, sebelum adanya pembongkaran 520 rumah di Kampung Pulo, ada 13 ruko bersertifikat yang lebih dahulu digusur demi kepentingan masyarakat banyak.

"Jadi kalau dibilang sejarah, ruko itu lebih sejarah. Karena dari dulu memang mereka turun-temurun orang Tiongkok, sudah ada di situ berdagang. Itu saja kami korbankan demi manfaat orang banyak. Prinsip kita kan begitu demokrasi," katanya.