Cyrus Network: Dinas di DKI Dinilai Belum Bisa Mengikuti Langkah Ahok
CEO Lembaga survei dan penelitian Cyrus Network, Hasan Nasbi turut memberikan pandangannya terkait setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki TP
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- CEO Lembaga survei dan penelitian Cyrus Network, Hasan Nasbi turut memberikan pandangannya terkait setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Permasalahan di Jakarta kata Hasan begitu banyak. Demi melakukan penilaian Hasan fokus kedua permasalahan Jakarta, yakni kemacetan dan banjir.
Menurutnya, meski penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlalu bagus, tapi perintilan masalah banjir telah dibenahi.
"Pembebasan lahan, normalisasi sungai, pembersihan drainase dilakukan," ujar Hasan saat dihubungi Kamis (19/11/2015).
Permasalahan penyerapan APBD yang rendah, menurut Hasan, dikarenakan Satuan Kerja Perangkat Daerah DKI Jakarta yang belum bisa mengikuti langkah-langkah yang diambil Ahok.
"Dinas belum bisa menyamakan gerak langkah dengan Gubernur (Ahok). Banyak lelang tidak dikerjakan, serapan anggaran tidak begitu bagus," jelas Hasan.
Belum tuntasnya permasalahan di Jakarta, kata Hasan, karena mentalitas birokrasi yang perlu diperbaiki.
Tepat pada 19 November 2015 Ahok telah memimpin Jakarta selama setahun. Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI melalui Keputusan Presiden.
Keputusan itu setelah DPRD DKI menyelenggarakan paripurna istimewa pengumuman Ahok menjadi Gubernur DKI pada Jumat (14/11/2015).
Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Pasal 163 Perppu Pilkada mengatur bahwa gubernur dilantik oleh Presiden di Ibu Kota Negara.
Ahok menjadi gubernur pertama yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok memilih mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat menjadi Wakil Gubernur DKI.