TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Anggaran DPRD DKI memutuskan untuk menunda Rapat Badan Anggaran hingga Senin (23/11/2015).

Alasannya, bahwa ditemukan entri 'liar' di sistem e-budgeting.

Pemerintah Provinsi DKI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI mengadakan rapat penyelarasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada Sabtu (21/11/2015).

Pada rapat kali ini pembahasan anggaran terfokus pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

Namun dalam pembahasan itu ditemukan adanya perbedaan nominal anggaran antara yang sedang dibahas di forum bersama Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan anggaran yang ada di sistem e-budgeting.

Selisih dana berkisar Rp 23 miliar. Adanya selisih itu membuat Rapat Banggar ditunda hingga Senin (23/11/2015).

Pimpinan Badan Anggaran DPRD DKI Triwisaksana mengatakan ada oknum tertentu yang memasukkan anggaran ke dalam sistem e-budgeting tanpa persetujuan Banggar dan TAPD.

"Jadi ada entri liar ke sistem e-budgeting," kata Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015).

Tim Banggar DPRD DKI, ungkap Triwisaksana, telah mempertanyakan permasalahan itu ke Sekretaris Daerah Saefullah.

"Kenapa sistem e-budgeting tidak aman untuk memastikan anggaran ini terakomodir secara transparan?" tegas Triwisaksana.

Pria yang akrab disapa Sani ini akan mengadukan adanya entry 'liar' ke sistem e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri.

Saat rapat berlangsung, Anggota Banggar DPRD DKI Bestari Barus mencecar Kepala Dinas Pariwisata Purba Hutapea. Politisi dari fraksi Nasional Demokrat itu mempertanyakan cetak hard-copy Dinas Pariwisata.

"Pembahasan Banggar macam apa ini? Cetak hard-copy-nya saja tidak ada? Yang kami dengar anggaran Bapak banyak dipotong," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015).

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan adanya pemborosan anggaran di Disparbud DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, banyaknya event-event yang sebenarnya tidak diperlukan.

Bahkan Ahok sempat memangkas anggaran Disparbud DKI dari Rp 1,2 triliun sampai Rp 300 miliar.