TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budiman menepis temuan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016, tanpa neomenklatur mencapai Rp 1,88 triliun.

Menurut Arie, semua anggaran yang diajukan dipastikan ada nomenklatur. "Mana mungkin anggaran tanpa nomenklatur," kata Arie, Jumat (27/11/2015).

Menurut Arie, penyusunan dan penginputan anggaran 2016 sudah menggunakan sistem e-budgeting. Sehingga tidak mungkin, jika anggaran yang diajukan tanpa disertai nomenklaturnya.

"Kan di sistem itu, kalau penyusunan anggaran salah, misalnya tanpa ada nama kegiatan, pasti langsung terdeteksi. Jadi nggak mungkin, kalau tanpa nomenklatur bisa diajukan ke dalam anggaran," tegasnya. (Mohamad Yusuf)

Dugaan penyelewengan di Dinas Pendidikan DKI seperti yang dituduhkan memakan dana yang paling besar yaitu sekitar Rp 1,39 triliun. (Mohamad Yusuf)