TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk menghentikan program reklamasi Jakarta yang dinilai cacat hukum serta belum memperhatikan aspirasi masyarakat, secara umum dapat diterima bakal calon gubernur DKI Jakarta, Teguh Santosa, Selasa (19/4/2016).

Namun menurutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sungguh-sungguh agar rakyat tidak kembali menjadi korban.

Keputusan yang disampaikan Menko Rizal Ramli itu sejalan dengan saran yang disampaikan Teguh Santosa ketika mengambil formulir pendaftaran balongub dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantor DPW PKB DKI Jakarta beberapa waktu lalu (11/4/2016).

Menurut Teguh yang merupakan wartawan senior sekaligus dosen di sejumlah universitas itu, memang sudah seharusnya megaproyek reklamasi senilai lebih dari Rp 300 triliun tersebut dihentikan sampai seluruh persoalan legalitas terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di perairan utara Jakarta termasuk analisa dampak lingkungan dirampungkan.

“Juga penting melibatkan masyarakat dalam proses ini, sehingga tidak ada masyarakat khususnya nelayan yang menjadi korban."

"Kebijakan yang disusun sepihak dan dipaksakan akan merugikan rakyat banyak, dan bisa memancing benturan di lapangan,” ujar Teguh Santosa dalam keterangan yang diterima redaksi Tribunnews.com.

Teguh mengirimkan keterangan tersebut dari Seoul, Korea Selatan, dimana dia sedang memimpin delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menghadiri Journalist Forum for World Peace yang diselenggarakan Asosiasi Jurnalis Korea.

Pencalonan diri mantan Ketua Hari Pers Nasional (HPN) 2016 itu dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta ramai dibicarakan sejak tiga pekan lalu.

Sejumlah pihak menilai, Teguh memiliki potensi untuk memimpin Jakarta. Dukungan dari berbagai pihak mengalir untuk dirinya.

Sejauh ini Teguh telah mendaftarkan diri ke Partai Demokrat, PDIP Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Zonasi harus dilakukan dengan teliti dan partisipatif sehingga jelas peruntukannya, mulai dari kawasan nelayan, pantai terbuka bagi masyarakat luas serta kawasan perumahan dan pertokoan.

Juga perlu diperhatikan agar kawasan perumahan dan pertokoan tidak dominan,” jelas alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran dan Jurusan Ilmu Politik University of Hawaii at Manoa (UHM) ini.

Kelemahan kebijakan reklamasi Jakarta

Keputusan Menko Rizal Ramli disampaikan usai memimpin rapat yang dihadiri Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poewardi, serta Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama, di kantor Menko Rizal Ramli pada Senin siang (18/4/2016).