TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sejumlah warga yang menjadi korban revitalisasi Kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, ternyata masih ada yang rela bertahan tinggal, walaupun di dua kawasan itu sudah rata dengan tanah, Selasa (19/4/2016).

Kerelaan mereka untuk bertahan tinggal, berharap pemerintah betul-betul sadar akan pentingnya uang kerohiman.

"Kalian tahu pentingnya buat kami uang kerohiman? Kami meminta ganti rugi atas bangunan kami yang sudah kami jaga dan bangun berpuluh-puluh tahun. Kalian bayangin lah, kita sudah ada disini sejak lahir. Hanya karena tak ada sertifikat, rumah langsung di main diratakan saja. Batin saja di hati kami," papar kesal Asep Ireng (40) yang mengaku sebagai warga RW 04 di Kawasan Pasar Ikan.

Ia mengaku, puluhan Kepala Keluarga (KK) tetap memilih tinggal dengan berbagai alasan. Ada yang menganggap unit rumah susunnya sempit, tak ada uang kerohiman, dan anak-anak yang masih bersekolah.

"Kalau dipindahkan lagi, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah? Kan butuh biaya lagi. Ada kisaran 15 KK lebih tinggal dan jadi manusia perahu. Saya jujur kaget, lima hari lalu saya ke Padang, ke sini rumah saya sudah rata dengan tanah. Saya lihat kakak saya (Dedi Ireng) sudah tinggal di perahu saja," ucap pria yang mengaku sebagai seniman di Kawasan Kota Tua.

Ia mengaku, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tahu jika kebanyakan warga yang berhuni di Kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa tidak memiliki sertifikat kepemilikan bangunan.

Namun, menurut dia, cara Ahok yang asal main gusur warganya, merupakan tindakan yang tidak tepat.

"Seenggaknya kita dikasih dana kerohiman lah, jangan langsung di gusur gini. Mana punya ongkos kita untuk pindah sana-sini," katanya saat diwawancarai di perahu nelayan milik keluarganya. (Panji Baskhara Ramadhan)