Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan Simpang Susun Semanggi sudah dimulai sejak 8 April 2016 lalu.

Pembangunan tersebut dinilai hanya menambah keruwetan karena memanjakan para pengendara pribadi.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai tidak serius dalam menata transportasi massal.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyatakan pembangunan Simpang Susun Semanggi hanya menambah keruwetan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sudirman.

"Menurut kritikan masyarakat Simpang Susun Semanggi menambah keruwetan lalu lintas di Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2016).

Pembangunan Simpang Susun Semanggi merupakan kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2014, tentang Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR), kompensasi tidak boleh lagi dilakukan dengan retribusi.

Perda tersebut diturunkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) kompensasi peningkatan KLB yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

PT Mitra Panca Persada itu yang nantinya akan membiayai pembangunan jalan layang senilai sekitar Rp 345 miliar tersebut.

Sani, sapaan akrab Triwisaksana mempertanyakan kenapa kompensasi tidak disalurkan untuk pengadaan transportasi publik.

"Kita mempertanyakan mengapa disalurkannya ke proyek Simpang Susun Semanggi," tegas Sani.

Senada dengan Sani, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan pembangunan jalan layang semanggi hanya menguntungkan dan menyenangkan pengguna kendaraan pribadi.

Hal tersebut sangat kontraproduktif mengajak masyarakat untuk beralih ke transportasi massal.

"Keberadaan Jalan Layang semanggi mengurangi macet 50 persen itu pembohongan publik. Ini menunjukkan pemprov DKI setengah hati membangun transportasi massal," kata Nirwono Joga.