TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah nama dari kalangan profesional masuk ke dalam daftar kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2016-2021.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, tokoh profesional tersebut jumlahnya mencapai 15 hingga 20 persen.

Arsul mengatakan, tak menutup kemungkinan bahwa nama-nama profesional tersebut diharapkan menjadi vote getter atau mampu mendongkrak suara PPP di pilkada.

Misalnya, melalui mantan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki yang menjabat Ketua Mahkamah Partai PPP.

"Itu proses yang akan kita lihat," tutur Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).

Arsul menambahkan, nama Ruki juga disebut-sebut akan maju ke Pilkada DKI Jakarta dan Banten.

PPP pun tak kan menutup diri terhadap wacana itu. Terlebih jika memang Ruki terbukti baik secara elektabilitas dan didukung elemen masyarakat.

Namun, alasan memasukan nama-nama profesional tersebut, kata Arsul, bukanlah sebagai pendongkrak suara PPP, tapi dengan harapan memperbaiki tata kelola kepartaian agar partainya lebih amanah, bersih dan baik dalam berpolitik.

"Kalau hanya terdiri dari kader dan orang dalam sendiri yang sebagian sulit berubah, ya sulit berubah," ucap Anggota Komisi III DPR.

"Ini merupakan shortcut untuk perbaiki partai," imbuhnya.

Terlebih untuk posisi bendahara umum, menurut Arsul, sangat krusial. Ia menilai, selama ini tata kelola keuangan partai seringkali tak karuan.

Sehingga dengan menarik eks Direktur Utama Angkasa Pura I Tommy Soetomo sebagai Bendahara Umum diharapkan mampu memperbaikinya.

Sedangkan Ruki, diharapkan mampu membuat anggota PPP menaati asas, aturan dan hukum.

"Mahkamah Partai kita buat powerful," tutur Arsul.

Penulis: Nabilla Tashandra