Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Abaikan Aspek Kemanusiaan, Mahasiswa di Belanda Ikut Kecam Reklamasi Teluk Jakarta

Proyek reklamasi Teluk Jakarta contoh mega-proyek pemerintah di bidang infrastruktur yang gagal melibatkan partisipasi masyarakat lokal.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Abaikan Aspek Kemanusiaan, Mahasiswa di Belanda Ikut Kecam Reklamasi Teluk Jakarta
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ratusan warga pesisir Jakarta melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/4/2016). Aksi tersebut mendesak pemerintah memberhentikan reklamasi teluk jakarta dan memperjuangkan kelayakan nasib nelayan pesisir Jakarta. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Proyek reklamasi teluk Jakarta juga disorot oleh masyarakat Indonesia yang berada di Belanda.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta ini dinilai sebagai contoh  mega-proyek pemerintah di bidang infrastruktur yang mengesampingkan aspek kemanusiaan dan gagal melibatkan partisipasi masyarakat lokal.   

Penilaian ini disampaikan  Edwin   Sutanudjaja dalam   diskusi  Angkringan   Utrecht  bertajuk   “Tanah,   Air,   dan   Politik   Sumber   Daya”   yang diselenggarakan Perhimpunan Pelajar Indonesia, Sabtu 30 April 2016 lalu.

Edwin  memiliki konsentrasi studi di bidang hidrologi dan tengah menjalani  post-doktoral di Universitas Utrecht, Belanda.
 
Edwin  mengungkapkan  kejanggalan-kejanggalan   proyek   reklamasi   Teluk Jakarta.

Misalnya adalah AMDAL yang asal-asalan, dengan pemodelan sedimentasi banjir yang hanya terbatas model pasang surutnya, dan tidak memasukkan beban sungai.

Selain itu, studi kelayakan yang dilemparkan kepada konsultan dari luar.

“Konsultan dari Korea Selatan dan Belanda diberi kewenangan untuk membuat studi kelayakan dan rancangan detail proyek. Ini kan aneh, belum disebut layak, tapi sudah diberi kewenangan membuat rancangan detail,” ujar Edwin, melalui siaran pers Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Utrech, Senin malam (2/5/2016).

Berita Rekomendasi

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta menuai kontroversi sebulan   terakhir   ini   bersama   kasus   dugaan   korupsi   yang   melibatkan   DPRD   dan   para pengembang kakap, antara lain Agung Podomoro Grup dan Agung Sedayu Grup.

Pemerintah dan DPR RI melalukan moratorium atawa penghentian sementara selama enam bulan atas proyek ini.

“Namun setelah keputusan moratorium   itu,   kapal   keruk   milik   Belanda   masih   tetap   bekerja   sampai sekarang,” lanjut Edwin.

Edwin menekankan, reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunan Great Garuda Giant Sea Wall bukan solusi untuk mengatasi problem banjir Jakarta.

“Pembangunan di Jakarta sudah   tidak   terkendali.   Banjir   dan   penurunan   muka   tanah   di   Jakarta   selama   ini   justru disebabkan oleh alih guna lahan menjadi  mall  dan properti," kata Edwin.  

Edwin   menilai bahwa Jakarta   sudah   menjadi  sasaran   ekspansi   properti  besar-besaran sejak lama.

Wilayah seperti Pondok Indah, Kelapa Gading, Sunter yang merupakan   daerah   resapan   telah   menjelma   menjadi   área   hunian   elit. 

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas