Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyayangkan siakap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akhirnya menghapus sistem Three In One.

"Teman-teman sudah tahu ya, kalau three in one kemarin proses uji coba kan gagal," ujar pria yang akrab disapa Haji Lulung itu kepada wartawan, usai ia belusukan ke wilayah Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (15/5/2016).

Lulung lebih menyayangkan, dalam proses pengambilan keputusan tersebut, Pemprov DKI tidak pernah berkomunikasi dengan DPRD DKI.

Haji Lulung bahkan menyebut, DPRD tidak pernah dilibatkan dan dimintai pendapat sejak proses uji coba penghapusan hingga keputusan permanen meniadakan sistem 3 in 1.

"Ini jelas tidak dikomunikasikan ke DPRD, tanya pak Ahok kenapa tidak di komunikasikan di DPRD?" katanya.

"Ini kan pemerintah jalan sendiri seakan-akan tidak punya rakyat dan lupa dia dipilih rakyat. (Seperti) Tidak perlu rakyat dan tidak perlu berkomunikasi dengan rakyat," jelasnya.

Seharusnya, kata Lulung, untuk menangani kemacetan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengedepankan komunikasi kepada kepala daerah-daerah penyangga, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.

"Sekarang kita lihat dong monitor, sekarang itu yang namanya kendaraan dari daerah sanggahan, dari mana? Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor," ujarnya.

Namun yang terjadi adalah Ahok justru memicu konflik dengan daerah-daerah penyanggah. Haji Lulung mencontohkan dengan kasus sengketa sampah antara pemprov Jakarta dan pemerintah Bekasi, pada November 2015 lalu.

"Tidak boleh lagi ribut sampah dengan Bekasi, (ribut) air dengan Bogor. Gubernur sekarang, pemerintah sekarang gagal berkomunikasi," terangnya.