Sehingga layak diusung dengan atau tanpa dukungan partai politik, serta tidak berkepentingan apakah ideologi partai tersebut layak diperjuangkan atau tidak.

"Apakah independen nya Ahok melalui pengumpulan dukungan KTP sudah didasari dari kesadaran politik rakyat atau hanya didesain melalui dukungan semu? Termasuk 'jargon bersihnya" yang tidak pernah memanfaatkan fasilitas jabatan," Fahmi mempertanyakan.

"Masih perlu diuji dalam skandal aliran uang "Temengate" yang lagi ramai sekarang apakah Ahok mengetahui atau merestuinya , "kata Fahmi lagi.

"Jika PDIP mengusung Ahok, analoginya tidak Haram tapi makruh. Yang jika tidak dilakukan akan sangat bermanfaat secara politis dalam menegaskan sikap PDIP soal komitmen ideologi, "ujarnya.

"Rakyat Jakarta perlu pemimpin baru yang lebih humble (rendah hati) tapi solutif serta pribadi yang lebih artikulatif dan "meng-wongke". Dalam mewujudkan kebijakan pembangunan.

Menurutnya, Ahok berbeda dengan Jokowi dalam background politik serta pola komunikasi politiknya.

"Kita percayakan saja pada intuisi politik dan 'wisdom' nya Bu Mega dalam memutuskan kader PDIP yang mana yang akan 'di-rising star' kannya dalam pilgub nanti,"pungkasnya.