TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Gerindra, Habiburokhman, memastikan tidak akan menghadiri acara "Teman Ahok" menghitung satu juta data KTP yang telah dikumpulkan untuk mendukung Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama maju pada Pilada DKI lewat jalur independen.

Habiburokhman merupakan salah seorang yang meragukan adanya satu juta data KTP tersebut.

"Teman Ahok katanya mau mengundang orang-orang yang meragukan klaim KTP termasuk saya untuk melakukan verifikasi acak secara langsung. Mohon maaf, waktu saya terlalu berharga untuk menghadiri acara tersebut," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/6/2016).

Habiburokhman menilai hal itu sebagai bentuk kampanye terselubung untuk mendukung rencana judicial review Teman Ahok ke Mahkamah Konstitusi (MK). Teman Ahok telah mengajukan judicial review Pasal 48 UU Pilkada.

Dalam UU Pilkada yang baru, mengatur verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus, dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya. Logikanya kalau data tersebut benar, mengapa mereka keberatan dengan metode sensus," kata Habiburokhman.

"Metode sensus yang diatur pada UU Pilkada tentu jauh lebih akurat daripada metode verifikasi survei alias acak yang ditawarkan oleh Teman Ahok," kata politisi yang pernah bernazar akan terjun dari Monas jika dukungan data KTP untuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok benar-benar mencapai 1 juta.

Teman Ahok memang berencana untuk membuktikan 1 juta data KTP yang mereka kumpulkan. Teman Ahok pun mengundang pihak-pihak yang meragukan data mereka pada sebuah acara yang akan diselenggarakan pada Rabu (29/6/2016) mendatang.

Pada saat itu, Teman Ahok akan langsung melakukan verifikasi terhadap warga dengan disaksikan langsung oleh pihak-pihak yang meragukan mereka.

Selain Habiburokhman, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana juga menilai 1 juta KTP yang dikumpulkan Teman Ahok hanya sekadar klaim.

Penulis: Kurnia Sari Aziza