TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) DPW DKI Jakarta dalam waktu dekat akan memilih Calon Ketua Umumnya. Ada beberapa kandidat yang ikut berkompetisi untuk menjadi Caketum JAPNAS PW DKI Jakarta 2016-2021.

Diantara kandidat tersebut ada calon kuat bernama Arie Rui Hamzah, CEO Bright IMC (perusahaan dibidang advertising dan digital) yang sekaligus dosen ilmu komunikasi ini tampil sangat meyakinkan dan percaya diri dalam acara Talkshow yang digelar salah satu stasiun TV di Jakarta baru-baru ini.

Dalam talkshow tersebut, Arie menguraikan dengan jelas berbagai pokok permasalahan atas pertanyaan host, diantaranya tentang persaingan dunia bisnis, perang tarif, praktek monopoli, kartel serta peran pemerintah menyikapi hal tersebut.

“Menurut saya sikap pemerintah terhadap berbagai praktek yang melanggar aturan seharusnya sangat tegas. Apapun itu jika melanggar aturan harus ditindak tegas sesuai aturan yg telah dibuat. Sedangkan perang tarif dan monopoli tidak selamanya buruk, sudut pandangnya bisa berbeda. Mengenai perang tarif sesungguhnya yg diuntungkan adalah konsumen, dan hal ini akan mendorong setiap perusahaan atau pengusaha untuk inovatif dan efisien agar daya saing mereka meningkat," ungkapnya.

Jelas hal ini sangat positif untuk persaingan dunia usaha. Untuk monopoli sendiri bisa terbagi dua yaitu alami dan rekayasa. Monopoli alami terjadi ketika  sebuah brand atau merk memiliki competitive advantage yang tidak dimiliki merk lain, wajar saja brand tersebut menguasai pasar karena brand nya menjadi idola di pasar atau di khalayak banyak.

Monopoli rekayasa atau yang diatur dalam UUD 1945 mengenai usaha yg menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh pemerintah, seperti listrik, ini dikarenakan penguasaan energi listrik adalah sesuatu yg strategis. Dengan kata lain dua monopoli ini memberikan dampak yang baik di dunia usaha, menjadi tidak baik apabila mental monopoli ini menumpulkan semangat efisien dan kompetitif.

“Mengenai kartel, saya melihat hal ini tejadi karena mereka menguasai supply atau pasokan, pemerintah bisa mematahkan dengan cara melakukan deregulasi dan membuka pasar lebih lebar agar para pemain baru bisa hadir dengan harga yang kompetitif dan konsumen memiliki pilihan lain, dengan begitu kartel menjadi tidak relevan lagi. Dengan situasi yang terjadi diatas saya juga berharap pemerintah bisa cepat memgantisipasi segala kondisi di dunia usaha dengan cepat beradaptasi dgn segala perubahan , berkomunikasi dengan pelaku dunia usaha agar dapat cepat melakukan perubahan atau penambahanan regulasi yang dapat mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru, menciptakan iklim kompetisi yang sehat, menciptakan aturan main yang jelas dan adil serta melindungi pengusaha lokal," paparnya.

JAPNAS yang didirikan tahun 2015 adalah perhimpunan Jaringan Pengusaha Nasional yang independen dan berkomitmen untuk memajukan serta mensejahterakan bangsa Indonesia. Dengan visi meningkatkan kemampuan inovasi, produksi dan daya saing pengusaha nasional sebagai garda ekonomi nasional, Japnas meyakini perlu adanya perubahan paradigma ekonomi bangsa yang berbasis konsumsi menjadi bangsa berbasis produksi.

Berangkat dari keyakinan tersebut, diperlukan jaringan pengusaha yang mampu bekerja sama meningkatkan daya saing, produksi dalam negeri serta mengelaborasi semua elemen kekuatan bangsa untuk bahu membahu menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing tinggi dan bersama memperjuangkan kemakmuran Indonesia.

Sasaran strategis jangka panjang JAPNAS adalah membangun masyarakat mandiri berbasis produksi menuju Indonesia Sejahtera 2030 dan mendorong paradigma produsen yang berdaya saing global demi kemakmuran bangsa.