TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Seorang warga Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat mendatangi Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi ke Gedung DPRD, Jumat (26/8/2016).

Kedatangannya untuk mengadukan adanya calo nomor antrean di rumah sakit umum daerah (RSUD) Tarakan.

Warga bernama Eti Herlina (44) itu mengatakan, dia mengetahui adanya calo nomor antrean saat mengantar suaminya, Uhi Permana (45), berobat jalan di rumah sakit tersebut pada Kamis (26/8/2016).

Eni dan suaminya tiba sekitar pukul 05.00.

Saat itu, rumah sakit masih sepi.

Namun, mereka sudah mendapat nomor antrean ke-35.

Eni dan suaminya merupakan pasien peserta program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Nomor 1 sampai 34-nya ke mana? Yang datang belakangan dan dari jauh-jauh malah dapat duluan," kata Eni.

Menurut Eni, percaloan nomor antrean di RSUD Tarakan sudah berlangsung lama dan kerap dialaminya.

Tepatnya sejak suaminya divonis leukimia dan diharuskan kontrol sebulan tiga kali pada dua tahun lalu.

Ia menyebut pungutan yang harus dibayar pasien jika ingin mendapat nomor antrean awal berkisar Rp 50.000-100.000.

Karena tidak mampu, Eni mengaku tidak pernah membayar pungutan tersebut.

"Saya enggak punya uang buat bayar calo. Tapi yang enggak repot pasti akan mau bayar itu," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi menilai kejadian yang Eni alami merupakan tanda kebobrokan dalam pengelolaan layanan kesehatan RSUD.

Ia kemudian menyamakannya dengan kasus percaloan kamar yang baru-baru ini diungkapnya.

"Saya sudah rapat dengan Kadis Kesehatan dan sampaikan ini. Baru dua hari lalu. Tapi ternyata dapat laporan seperti ini lagi. Artinya kan belum ada tindakan," ujar Pras.

Penulis : Alsadad Rudi