Reklamasi Teluk Jakarta Jalan Terus, Luhut: Perintah Presiden, Kesejahteraan Nelayan Jadi Prioritas
"Kami sudah sampai pada kesimpulan sementara tidak ada alasan kami untuk tidak meneruskan reklamasi di Pantai Utara Jakarta."
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Choirul Arifin
Luhut: Perintah Presiden, Nelayan Menjadi Prioritas
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
Tribunnews.com, Jakarta
Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk memprioritaskan kehidupan nelayan dalam melanjutkan reklamasi pulau di Teluk Jakarta.
Hal tersebut disamapikan Luhut usai menggelar pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, bersama sejumlah lembaga terkait termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membahas soal Reklamasi pulau, Selasa malam (13/9/2016).
"Nelayan jadi prioritas kami. Perintah presiden nelayan menjadi prioritas," ujar Luhut.
Menurut Luhut kurang lebih terdapat 12 ribu nelayan yang harus diperhatikan akibat dampak kelanjutan proyek pulau buatan tersebut. Ia mengaku sudah memerintahkan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memperhatikan kepentingan nelayan tersebut.
"Jangan sampai nantinya ada yang membelokkan seolah nanti nelayan akan jadi korban ini," katanya.
Ia menambahkan seluruh aspek telah dikaji sebelum memutuskan melanjutkan reklamasi teluk Jakarta. Mulai dari aspek hukum hingga lingkungan.
"Nanti resminya detailnya kalau sempat besok sore atau kamis," pungkasnya.
Sebelumnya usai menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah pimpinan lembaga terkait, yakni Pemprov DKI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kemeterian Kelautan dan Perikanan, Menko Kemartiman memutuskan melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta.
Termasuk melanjutkan reklamasi yang akan jadi pulau G yang sempat dihentikan Menko Kemaritiman Rizal Ramli saat itu.
Menurut Luhut, tidak ada alasan untuk menghentikan proyek pulau buatan di Utara Jakarta tersebut.
"Kami sudah sampai pada kesimpulan sementara tidak ada alasan kami untuk tidak meneruskan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Karena semua aspek tadi sudah kami dengarkan, mulai dari lingkungan hidup, KKP, PLN, BPPT, Perhubungan lalu DKI, dan aspek hukum," kata Luhut.
