TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak setuju dengan anggapan bahwa keberadaan rumah di pinggir kali sebagai budaya. Dia menilai kondisi serupa pernah terjadi di Tiongkok dan sejumlah negara Eropa pada era 1960-an.

Jika dianggap budaya, pria yang biasa disapa Ahok ini menilai, pemerintah di negara-negara yang disebutkannya itu tidak akan menggusur permukiman warga yang ada di pinggir kali itu.

"Masa kamu mau mengklaim sungai yang jorok yang diokupasi rumah-rumah enggak sehat itulah budaya DKI. Ada enggak yang berani ngomong begitu? Enggak kan," ujar dia di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/10/2016).

Ahok menyatakan akan terus menjalankan kebijakan penggusuran permukiman yang ada di pinggir kali.

Dia mengaku tidak peduli jika keputusannya itu berdampak terhadap penurunan elektabilitasnya.

"Nanti Kemang mau saya sikat lagi ini," ujar Ahok.

Survei yang digelar Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA menyatakan, tingkat elektabilitas dan kesukaan terhadap Ahok mengalami tren penurunan.

Ada empat penyebab yang disebut LSI menjadi penyebab menurunnya elektabilitas Ahok.

Penyebab pertama adalah terkait kasus penggusuran di beberapa daerah di Ibu Kota, seperti Kampung Pulo, Kalijodo, dan Pasar Ikan.

Penulis: Alsadad Rudi