TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  ‎Sejumlah akademisi, pakar hukum hingga pemerhati kepolisian yang tergabung dalam Lembaga Kajian Strategis KepolisIan Indonesia (Lemkapi), Rabu (19/10/2016), menyambangi Mabes Polri di Jakarta.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Irwasum Polri, Komjen Dwi Priyatno, dan beberapa pejabat Polri lainnya.‎

Dalam pertemuan itu, mereka sempat menyampaikan beberapa pandangan.

Baca: Warning Hendropriyono Terkait Pilgub DKI Jakarta

Baca: Ruhut Sitompul Senang FPI Demo Ahok, Ini Alasannya

Prof Faisal Santiago ‎yang adalah Penasihat Lemkapi meminta Polri netral dan profesional dalam menangani kasus gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

"Polri harus berpegang teguh pada aturan Perkap yang mengatur pilkada," ucap Faisal di Mabes Polri.

Selanjutnya Ketua APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia) DR Laksono Utomo‎ meminta semua pihak tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak luar yang menginginkan ada aksi anarkis pada 4 November 2016 nanti.

"Mari sama-sama kita jaga agar Jakarta aman, Pilkada kondusif. Soal kasus Ahok, kita percayakan pada Polri pengamannya. Baiknya kasus ini diselesaikan setelah pilkada selesai agar tidak ada calon tertentu yang dipojokkan"‎ tegas Laksono Utomo.

Hal lain yang juga disorot para praktisi hukum ini adalah soal bersih-bersih Pungli, hal ini direspon positif.

‎"Lemkapi berharap bersih-bersih Pungli terus menerus dilakukan agar tidak ada lagi oknum yang bermain sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin baik," tambah Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan.